Mewah di Jalan, Warga Jalan Kaki: Ironi Sewa Mobil Rp2,4 Miliar di Kabupaten Bogor

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan Rp2.495.880.000 untuk belanja sewa mobil dinas bermotor perorangan tahun anggaran 2025. Paket pengadaan ini diumumkan pada 2 Januari 2025 dan dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun.

Kendaraan yang disewa ditujukan untuk operasional pejabat eselon II, serta kebutuhan operasional kantor dan lapangan oleh BPKAD. Jenis kendaraan yang digunakan berupa minibus dengan kapasitas mesin maksimal 1.600 cc, termasuk perawatan rutin.

Sumber dana pengadaan berasal dari APBD Kabupaten Bogor 2025 melalui dua kode akun, masing-masing senilai Rp1.339.200.000 dan Rp1.156.680.000. Lokasi kegiatan berada di Jalan Aman No. 1, Tengah, Cibinong.

Proses pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing, dan pelaksanaan kontrak serta pemanfaatan kendaraan akan berlangsung dari Januari hingga Desember 2025.

BACA JUGA :  Bidadari dan Pasangan Surga: Bagaimana Islam Memandang Kebahagiaan Abadi bagi Laki-laki dan Perempuan?

Dalam dokumen disebutkan bahwa kendaraan disediakan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan operasional.

Seperti diketahui, baru-baru ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menerima satu unit kendaraan operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kendaraan tersebut merupakan bagian dari program pemanfaatan aset daerah untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam, mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah satu dari dua unit yang akan disalurkan ke instansinya.

“Dalam waktu dekat Satpol PP dikasih dua, yang baru selesai satu ini sebagai penunjang untuk kegiatan operasional di Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

BACA JUGA :  Alisa Khadijah ICMI Kabupaten Bogor Hidupkan Semangat HJB ke-544 Lewat Kajian Istimewa

Cecep menjelaskan, kendaraan operasional tersebut merupakan keluaran tahun 2024 yang didistribusikan melalui koordinasi dengan Bagian Aset Daerah.

“Itu bagian pemaksimalan aset, terutama yang dimiliki oleh OPD lain, untuk pembagiannya maksimal terhadap pertimbangan pimpinan,” katanya.

Selain Satpol PP, kendaraan operasional juga diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan tim pengelola kawasan Stadion Pakansari.

Cecep menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukan milik pribadi kepala dinas.

“Sejak hari ini mau dibawa, mau dipakai. Ini tidak milih, tapi dikasih. Tidak beli, tapi dikasih untuk operasional,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================