“Tadi juga ada masukan dari toko-toko masyarakat kedepan ingin ada perbaikan kendaraan angkutanya jangan sampai bocor, terus juga dari desa-desa untuk kedepannya dengan kesehatan juga diperhatikan minimal ada kerjasama atau keliling ke desa-desa yang terkena radius dampak sampah yang ada di galuga,”ucapnya.
Ia menambahkan, kunjungan ini sekaligus merupakan menindaklanjuti surat dari KLHK yang meminta kabupaten dan kota menyusun langkah-langkah pengelolaan sampah secara lebih terstruktur.
“Ini bentuk tindak lanjut saran-saran atau surat yang disampaikan dari kementerian LH terkait apa yang akan dilakukan kabupaten dan pada hari ini juga pak Bupati hari ini dari Bandung berangkat ke jakarta ada pertemuan dengan walikota Bogor dengan kementerian lingkungan hidup,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyoroti pentingnya revisi perjanjian kerja sama pengelolaan sampah yang selama ini belum mencakup aspek lahan bersama. Ia menyebut bahwa surat dari KLHK menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah persampahan.
“Rekomendasi dari KLHK bahwa praktik open dumping saat ini sudah tidak diperbolehkan. Kita juga harus mulai memikirkan arah pengelolaan yang lebih strategis ke depan, termasuk kemungkinan program pengelolaan sampah berbasis listrik yang akan masuk program strategis nasional,” jelas Jenal.
Menurutnya, pembagian pemanfaatan lahan di TPAS Galuga akan menjadi salah satu topik penting dalam diskusi lanjutan. Namun, ia yakin, dengan pendekatan kolaboratif dan melibatkan masyarakat, solusi terbaik bisa dicapai.***
Penulis: Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
