
Dari pemetaan tersebut, Balitbangda dapat merumuskan sejumlah program dan kebijakan strategis. Salah satunya adalah membangun ”open research platform”, yaitu sistem digital berbasis data besar yang dapat menjadi sumber pengetahuan terbuka bagi OPD, akademisi, hingga masyarakat.
Setiap program yang didesain berdasarkan hasil riset dapat disinkronisasi dengan kebutuhan anggaran berbasis kinerja, sehingga menjadi lebih terarah dan terukur serta menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Kolaborasi Adalah Kunci
Strategi lain yang dirancang adalah dengan membentuk konsorsium ”triple helix”, yaitu kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan strategis.
Model ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas, sekaligus mempercepat proses adopsi hasil riset ke dalam kebijakan. Langkah ini sekaligus dapat memperkuat posisi Jawa Barat sebagai pelopor dalam pendekatan “knowledge-to-policy”, yaitu suatu gagasan bahwa keputusan publik semestinya lahir dari hasil riset, bukan hanya dari tekanan politik atau kepentingan sektoral.
Selain itu, kolaborasi dengan pelaku industri setidaknya dapat menjadi ruang terbuka bagi terciptanya ”sharing budget and benefit”, dimana perguruan tinggi memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dukungan pendanaan bukan hanya dari kerjasama dengan pemerintah, tetapi juga dari sektor industri.
Adapun hasil riset yang dilakukan dapat mendorong pemerintah dan memberikan rekomendasi terukur untuk lahirnya kebijakan ramah industri, sedangkan industri juga memperoleh benefit dari inovasi dan hilirisasi hasil riset, disamping ruang terbukanya kebijakan pemerintah yang saling memberi manfaat dengan sektor industri.
Bukan Sekadar Program, Tetapi Sebuah Sistem
Keunggulan pendekatan kombinatif yang ditawarkan ini adalah keseriusan dalam menautkan strategi dengan anggaran.
Semua program disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting), sehingga tiap rupiah yang dialokasikan dapat dikaitkan langsung dengan output dan outcome yang ingin dicapai oleh daerah.
Contonya adalah program pelatihan SDM yang diselenggarakan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban program peningkatan kapasitas, akan tetapi dilengkapi dengan indikator kinerja mengikat, seperti jumlah ASN yang tersertifikasi dalam metodologi riset dan evaluasi kebijakan serta kompetensi teknis lainnya yang dibutuhkan bagi pengelolaan daerah secara menyeluruh.
Jalan Masih Panjang, Tapi Arah Sudah Benar, dan Peluang Ada di Depan
Strategi sebagaimana disebutkan sebelumnya tentu saja bukan tanpa tantangan. Salah satu yang utama adalah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika kebijakan pusat yang kerap berubah cepat.
Namun, keberanian Jawa Barat untuk dapat menata ulang sistem perencanaan pembangunan daerah patut diapresiasi. Transformasi ini dapat menandai pergeseran dari birokrasi yang reaktif menjadi pemerintahan yang berbasis pengetahuan (knowledge-based government).
Peluang pendekatan ini bilamana dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin dapat menjadi model yang dapat direplikasi ke provinsi lain di Indonesia. Yang jelas, riset bukan lagi hanya sebagai dokumen pelengkap, melainkan merupakan motor penggerak perubahan
Jawa Barat diharapkan dapat memberi pelajaran penting bahwa pembangunan daerah yang cerdas harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dan pemahaman itu hanya dapat diperoleh melalui riset yang kuat, strategis, dan terintegrasi. Kini saatnya pemerintah daerah lain pun dapat mengambil langkah serupa untuk membangun berdasarkan hasil riset, bukan hanya sekadar membangun dari sebatas rencana konvensional. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================














