Perubahan Anggaran di Kota Bogor Dialokasikan untuk Kepentingan Masyarakat

BOGORTODAY.COM – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Wakilnya, Jenal Mutaqin mengikuti rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil, pada Selasa (17/6/2025) petang.

Dalam rapat paripurna itu Dedie Rachim menyampaikan penjelasan terkait Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dilanjutkan dengan Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Dalam penyampaian KUA-PPAS, Dedie Rachim menjabarkan tentang tahapan penyusunan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan untuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta program Asta Cita kepada Perubahan RKPD dan Perubahan APBD. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025 yang diajukan memuat antara lain, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan struktur keuangan daerah.

“Beberapa belanja daerah yang penting dialokasikan di tahun 2025 adalah dalam mendukung pencapaian misi Bogor Lancar, antara lain perencanaan, persiapan, dan penanganan dampak bencana longsor di Batutulis, pembangunan jalan, penambahan alokasi anggaran untuk belanja layanan angkutan massal, juga untuk mengembalikan pelayanan transportasi di empat koridor,” katanya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Bogor.

Sementara itu, dalam mendukung pencapaian misi Bogor Cerdas, antara lain pembangunan command center, pengembangan CCTV di lokasi strategis, pengembangan wifi gratis di seluruh fasilitas publik, dan pembangunan ruang kelas baru.