BOGORTODAY.COM, JAKARTA – Indonesia kini berada di peringkat keempat sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, menurut laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada Juni 2025.
Dalam laporan tersebut, produksi beras Indonesia untuk periode 2025–2026 diperkirakan mencapai 35,6 juta ton. Saat ini, stok beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton, terdiri dari 1,8 juta ton beras impor sisa tahun 2024 yang masih tersimpan di gudang Bulog, serta 2,5 juta ton beras hasil pembelian dari petani dalam negeri.
“Total stok hari ini mencapai 4,15 juta ton. Dari jumlah itu, 1,8 juta ton adalah carry-over dari tahun 2024, dan serapan dalam negeri sebesar 2,5 juta ton merupakan salah satu yang terbaik,” ungkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, pada Senin (23/6/2025).
India saat ini memimpin sebagai produsen beras terbesar dunia dengan produksi 146,6 juta ton, disusul China di posisi kedua dengan 143 juta ton, dan Bangladesh di peringkat ketiga dengan 40,7 juta ton.
Melihat proyeksi produksi nasional, pemerintah melalui Perum Bulog terus mengutamakan penyerapan beras dalam negeri, sehingga impor tidak menjadi prioritas utama sepanjang 2025–2026.
“Untuk stok di wilayah Sumatera Barat, misalnya, saat ini ada 17.900 ton dan itu sangat memadai untuk menjaga stabilitas,” kata Arief.
Namun, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih menunggu pengesahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Bapanas menargetkan SPHP bisa mulai berjalan pada akhir Juni ini.
Operasi pasar ini diperlukan karena harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan, yakni sekitar 5 hingga 10 persen di beberapa wilayah.
“Kami sudah melaporkan kepada Kemenkeu. Kenaikan harga ini harus segera ditangani, dan kami masih menunggu pencairan ABT untuk bisa menjalankan SPHP,” ujar Arief.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan harapannya agar ke depan pemerintah dapat menyusun perencanaan anggaran tahun 2026 bersama Komisi IV DPR RI, sehingga SPHP maupun berbagai program bantuan pangan bisa langsung dijalankan tanpa perlu menunggu ABT.
“Dengan penuh kerendahan hati, kami akan membuat rencana menyeluruh untuk 2026 agar SPHP, bantuan pangan nasional maupun internasional, bisa langsung digulirkan karena sudah dianggarkan sebelumnya,” pungkasnya.(mg2)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi Halaman
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
