Inspektorat Kota Bogor juga melibatkan warga secara aktif melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK. Saat ini, data penerima layanan dari dinas-dinas tengah dikumpulkan untuk dijadikan responden survei.
“Nanti masyarakat akan ditanya langsung oleh KPK apakah pernah diminta biaya saat mengurus layanan, atau pernah mendengar praktik pungli,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pemkot Bogor telah mengimplementasikan sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO sebagai bagian dari standar antikorupsi institusional. Ini bagian dari memastikan program berjalan dengan baik khususnya di internal Inspektorat.
“Kami sudah bersertifikasi ISO. Penyuapan itu kan bentuk dari korupsi juga,” ujar Jimmy.
Pada tahun 2024, Kota Bogor mencatat skor 77,54 dalam SPI dan menjadi kota dengan nilai integritas tertinggi kedua di Jawa Barat. Meski begitu, Pemkot tak mau berpuas diri. Target tahun depan skor 80.
“Artinya makin sedikit masyarakat yang merasakan atau mendengar praktik korupsi di lingkungan Pemkot. Kami ingin tingkat kepercayaan publik semakin tinggi,” kata Jimmy.
Menurutnya, konsistensi peningkatan nilai integritas tak lepas dari pembangunan budaya antikorupsi di kalangan ASN. Mereka secara rutin melakukan diseminasi, sosialisasi, dan pemetaan risiko setiap tahun.
“Titik-titik yang masih lemah kami evaluasi dan perbaiki,” jelasnya. *ADV
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
