Mahkamah Konstitusi Thailand Skors Paetongtarn karena Kasus Kamboja

BOGORTODAY.COM – Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari tugasnya, sambil menunggu hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etika dalam urusan diplomatik dengan Kamboja.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (1/7/2025), Mahkamah mengumumkan bahwa dengan suara mayoritas 7 dari 9 hakim, Paetongtarn dihentikan sementara dari tugas sebagai Perdana Menteri, efektif sejak 1 Juli 2025 hingga proses keputusan akhir selesai.

Keputusan ini diambil setelah sekelompok Senator konservatif mengajukan gugatan yang menuduh Paetongtarn melakukan pelanggaran etika terkait perselisihan perbatasan dengan Kamboja.

Perseteruan perbatasan yang telah berlangsung lama antara Thailand dan Kamboja sempat memanas pada bulan Mei lalu dan memicu bentrokan bersenjata lintas batas yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.

Ketegangan meningkat setelah rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang kini menjabat sebagai Presiden Senat, bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen dengan sebutan “paman” dan memintanya menyelesaikan masalah secara damai. Ia juga meminta agar Hun Sen mengabaikan pihak-pihak lain dari Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang ia sebut sebagai lawan politiknya.

Percakapan itu menuai kritik tajam dari publik dan para politisi Thailand. Meskipun Paetongtarn sudah menjelaskan bahwa komentarnya hanyalah bagian dari strategi diplomatik dan ia tidak bermasalah dengan militer, banyak yang menilai ucapannya tidak pantas.

Politisi konservatif menilai tindakan Paetongtarn menunjukkan sikap lemah terhadap Kamboja serta dinilai merendahkan institusi militer Thailand. Ia juga dituduh melanggar ketentuan konstitusi yang mengharuskan pejabat publik, terutama Perdana Menteri, menjunjung tinggi integritas dan etika yang tinggi.

Dampak dari insiden tersebut juga terasa dalam dinamika politik Thailand. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan, memutuskan mundur dari koalisi pimpinan Paetongtarn.

Gelombang penolakan terhadap Paetongtarn juga terlihat dari aksi unjuk rasa pada Sabtu (28/6), di mana sekitar 4.000 orang—kebanyakan berusia lanjut dan dipimpin oleh aktivis “Yellow Shirt”—turun ke jalan di Bangkok menuntut agar Paetongtarn mundur dari jabatannya. Gerakan ini dikenal sebagai kelompok yang sebelumnya turut menggulingkan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, pada tahun 2000-an.

Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn menyatakan dirinya menerima putusan tersebut. Dalam pernyataannya kepada awak media di Gedung Pemerintah Bangkok, ia menegaskan bahwa dirinya selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk Thailand.

“Putusan telah diumumkan dan saya menghormatinya,” ujar Paetongtarn. “Saya ingin menekankan bahwa saya selalu berniat memberikan yang terbaik untuk negara saya.”(mg2)

Sumber: detik.com

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel