DPR Apresiasi Kinerja Kementerian PANRB, Komitmen Kolaborasi Diperkuat 

BOGORTODAY.COM – Komisi II DPR RI menjadi salah satu pihak yang menerima pemaparan kinerja dan rencana kerja Kementerian PANRB dari Menteri Rini Widyantini dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Rini menyampaikan capaian kerja sepanjang tahun 2025 serta arah kebijakan tahun 2026. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendorong transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), dan penguatan tata kelola pemerintahan yang gesit, modern, dan berintegritas. 

Sepanjang 2025, fokus utama Kementerian PANRB meliputi penataan kelembagaan, perumusan arah reformasi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, serta digitalisasi sistem pemerintahan. 

Untuk tahun 2026, kementerian akan mengimplementasikan tahap pertama dari peta jalan reformasi birokrasi. Tahapan ini mencakup: 

• Penguatan akuntabilitas kinerja, 

• Transformasi manajemen ASN berbasis talenta, 

• Pengembangan layanan publik berbasis omnichannel, 

• Reformasi proses bisnis pemerintahan yang kolaboratif dan gesit. 

Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam mendukung program prioritas Presiden. Rini menyebut bahwa kebijakan evaluasi reformasi birokrasi akan diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga, termasuk hingga ke tingkat desa. Ia juga menargetkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) mulai berjalan, dengan pendekatan shared outcome yang mendorong sinergi antarinstansi untuk mencapai target pembangunan nasional. 

Dalam hal pengelolaan ASN, Kementerian PANRB akan memperkuat digitalisasi berbasis sistem merit dan manajemen talenta. Transformasi digital pemerintahan akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses bisnis, SDM, kelembagaan, budaya kerja, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital. Penggunaan data dan keamanan digital juga menjadi prioritas untuk menghasilkan layanan publik yang optimal dan berorientasi pada pengguna. 

Kementerian PANRB juga akan memperluas interoperabilitas data dan integrasi layanan digital melalui pengembangan digital public infrastructure (DPI). Fokus pengembangan layanan digital akan diarahkan pada use case prioritas Presiden, seperti perlindungan sosial. Pemerintah membangun ekosistem digital terintegrasi melalui fondasi digital ID, data exchange platform, dan digital payment untuk mempercepat pelayanan yang inklusif dan aman. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian PANRB. Ia berharap capaian tersebut terus ditingkatkan dan kerja sama dengan DPR RI semakin solid demi mendukung pembangunan nasional. Komisi II, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan kepada seluruh mitra kerja, termasuk BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman, agar dapat memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat.(mg2) 

Sumber: kompas.com 

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel