Menurutnya, DPRD, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2, memiliki kewajiban moral untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami di DPRD, apalagi yang dari Dapil 2, tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tugas kami. Apalagi jika pemerintah desa sudah siap dari sisi anggaran dan administrasi, tinggal kita dorong agar urusan lahan ini tuntas,” tambahnya.
Junaidi juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah teknis maupun administratif di lapangan.
“Ini bentuk sinergi yang baik. Desa minta bantu, kami respon. Jangan sampai warga jadi korban karena birokrasi yang rumit. Kami akan kawal,” pungkasnya.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
