Saat ini Pemkot Bogor pun terus melakukan monitoring ataupun koordinasi perbaikan jalur longsor yang sedang dilakukan oleh DJKA Kemenhub melalui BTP Bandung.
“Beberapa kali kita meminta pelaksanaan pembenahan mempercepat, tapi kan kondisi hujan. Kemarin sempat tanah dari atas turun lagi, nah kita pastikan dulu secara teknis, walaupun kendaraan roda dua lewat TPT nya harus sudah kuat, kemudian air yang selama ini menekan karena mencari jalan itu diberikan saluran yang sesuai,” ujarnya.
Sehingga air tersebut nantinya tidak lagi melintasi underpass, namun dibuatkan saluran air yang bisa menampung.
“Jadi ketika mereka selesai, pekerjaanya aman, baru kita berani membuka jalur untuk roda dua,” ucapnya.
Dedie Rachim menekankan, Pemkot Bogor tidak ingin prorek ini dikerjakan secara terburu-buru dan gegabah, yang justru malah menimbulkan risiko lebih besar.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan kaitan KUA-PPAS ini merupakan proses awal perubahan anggaran pada 2025.
“Jadi KUA-PPAS ini kan belum final, maksudnya ada proses yang belum final dalam RAPBD 2025 perubahan ini. Jadi ini salah satu pintu masuk menuju RAPBD 2025 dalam pembahasan dengan banggar di mana disepakati KUA-PPAS,” ujarnya.
Sehingga, setelah ini akan dilaksanakan pembahasan kembali untuk menuju RAPBD 2025.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
