Usai aksi, perwakilan massa diterima oleh unsur Pemerintah Provinsi Riau, Pemkab Pelalawan, TNI, dan Polri untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa warga akan didata dan diberi label identifikasi (kop) sebagai langkah awal sebelum keputusan akhir diambil.
“Tadi diputuskan warga akan didata dulu. Label warga akan dirilis media pemerintah,” ucap Wandri kepada wartawan.
Sementara itu, pihak Pusat Konservasi Hutan (PKH) menjelaskan bahwa relokasi dan penertiban dilakukan demi menyelamatkan kawasan konservasi TNTN dari ancaman alih fungsi. Pemerintah menyebut terdapat sekitar 85.000 hektare kebun sawit dan pemukiman ilegal di dalam kawasan tersebut yang harus ditertibkan.
Meski mendapat penolakan, pemerintah menegaskan bahwa program penertiban akan tetap dijalankan untuk melindungi kelestarian ekosistem hutan yang kian terancam. (mg1)
Sumber: inews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
