Aksi Menteri LH Dinilai Subjektif, Iklim Investasi di Kabupaten Bogor Terganggu

BOGORTODAY.COM – Dewasa ini, Kabupaten Bogor wabilkusus wilayah Puncak menjadi sorotan. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menuding para pengusaha wisata di Puncak melangar aturan dan menyebabkan bencana alam.

Penilaian subjektif itu terus digaungkan dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencabut izin usahanya, tanpa memikirkan dampak pemutusan hubungan kerja yang dialami warga puncak karena tempatnya bekerja tidak lagi beroperasi.

Tentunya, hal ini sangat mengganggu iklim investasi di Kabupaten Bogor kususnya di wilayah Puncak.

Aksi KLH mulai dihujani kritik berbagai pihak. Penyegelan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan perusahaan dan tempat wisata di wilayah selatan Kabupaten Bogor oleh Menteri LH bahkan dinilai tindakan barbar.

Kedatangan Menteri LH ke Puncak untuk melakukan penyegelan, pencabutan izin, maupun pembongkaran sama sekali tidak melewati prosedur koordinasi baik dengan Kepala Desa, Camat, dinas berwenang, maupun Bupati Bogor.

“Menteri LH tidak bisa secara merta menyegel atau mencabut izin perusahaan atau unit usaha. Secara teori hukum administrasi negara, yang mengeluarkan izin operasional atau izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah Bupati maka yang berhak mencabutnya adalah Bupati Bogor,” uajr tokoh masyarakat Bogor Selatan Kabupaten Bogor, Adi Prabowo, seperti dikutip dari ceklissatu.com.

Apalagi, lanjut Adi Prabowo, jika KLH sampai membongkar bangunan, itu pidana, karena yang berhak adalah Satpol PP. Menurut dirinya tindakan Menteri LH belakangan ini sangatlah barbar dan sangat subyektif.

Menurut Adi Prabowo, tindakan Menteri LH secara tidak sadar telah mengganggu iklim investasi khususnya di kawasan Puncak.

“Akibat penyegelan dan pencabutan izin hingga pembongkaran banyak usaha yang tutup dan mengurangi tenaga kerja dari warga sekitar. KLH juga harus melakukan pendampingan, jangan semua dibabat,,” ungkap Ketua Umum Aspirasi Masyarakat Indonesia (AMI) ini.