Kementerian Kebudayaan Dorong Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang Inklusif dan Reflektif

BOGORTODAY.COM – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan kebutuhan strategis untuk memperbarui historiografi nasional dengan pendekatan akademis yang mengedepankan perspektif keindonesiaan.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Senin (4/8/2025).

“Di era keterbukaan dan demokrasi, Kementerian Kebudayaan berupaya menghadirkan narasi sejarah yang memuat kebaruan metodologis dan menjawab tantangan disintegrasi sosial serta polarisasi politik yang melemahkan semangat kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan, buku sejarah ini disusun oleh para sejarawan profesional yang ahli di bidangnya. Pemutakhiran sejarah, menurutnya, adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda.

“Buku ini menjadi instrumen reflektif dalam menyongsong 80 tahun Indonesia Merdeka, untuk membangkitkan kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas antar generasi, dan menegaskan kembali cita-cita perjuangan bangsa,” tambahnya.

Ruang Partisipasi Publik dalam Menyusun Sejarah

Direktur Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana, menambahkan bahwa diskusi publik ini merupakan bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam proses penulisan sejarah nasional.

“Kami membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Harapannya, berbagai saran yang muncul dapat memperkuat penyusunan sejarah yang objektif, jujur, dan partisipatif,” katanya.

Rektor UNM, Prof. Karta Jayadi, turut mengapresiasi dipilihnya UNM sebagai tuan rumah diskusi. Ia menekankan bahwa sejarah adalah sesuatu yang bisa didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka demi kepentingan bersama.

Visi Penulisan: Relevan, Kritis, dan Kontekstual

Diskusi dipandu oleh Muslimin A.R. Effendi (Universitas Hasanuddin), menghadirkan para editor umum dan editor jilid yang memaparkan arah dan isi buku.

Para editor utama termasuk Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, dan Prof. Dr. Jajat Burhanudin.

Prof. Susanto menegaskan bahwa penulisan ini bertujuan membangun kerangka konseptual dalam memahami masa lalu secara kontekstual. “Sejarah kebangsaan adalah suatu keniscayaan yang harus kita tulis,” katanya.

Prof. Singgih menambahkan bahwa buku ini akan menghadirkan pembaruan dalam fakta, metodologi, dan perspektif.

“Dengan pendekatan kritis dan reflektif, kami ingin buku ini menjadi lentera bagi perjalanan bangsa menuju keadilan dan persatuan.”

10 Jilid Buku dan Harapan Masyarakat

Dalam sesi pemaparan, editor jilid dari berbagai perguruan tinggi mempresentasikan isi 10 jilid buku sejarah, termasuk Prof. Akin Duli, Dr. Wanny Rahardjo, Prof. Usep Abdul Matin, dan lainnya. Diskusi ini juga disambut antusias oleh peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, budayawan, hingga masyarakat umum.

Beberapa masukan publik mencuat dalam sesi tanya jawab, seperti pentingnya integrasi buku ini ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, serta perlunya pelibatan tokoh dan sejarah lokal.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Susanto menjelaskan bahwa karena keterbatasan jilid, tidak semua narasi lokal dapat termuat, namun penulisan sejarah lokal tetap menjadi agenda penting ke depan.

Direktur Agus Mulyana menutup diskusi dengan menyatakan komitmen Kementerian untuk terus melanjutkan penulisan sejarah dan merancang integrasi buku ini dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami berharap dalam lima tahun ke depan akan lebih banyak jilid yang terbit untuk memperkaya narasi sejarah bangsa,” tuturnya.

Forum keempat dalam Rangkaian Nasional

Diskusi publik di Makassar ini merupakan forum keempat setelah sebelumnya diselenggarakan di Universitas Indonesia (25 Juli), Universitas Lambung Mangkurat (28 Juli), dan Universitas Negeri Padang (31 Juli).

Kegiatan ini menjadi bukti keterbukaan Kementerian Kebudayaan dalam menghimpun berbagai pandangan dari masyarakat luas terhadap draf Buku Sejarah Indonesia.

Dengan pelibatan aktif masyarakat dan akademisi, Kementerian berharap penulisan ulang sejarah ini dapat menjadi tonggak penting dalam membentuk narasi kebangsaan yang jujur, adil, inklusif, dan mempererat ikatan kebangsaan dalam keberagaman.