Wali Kota Bogor Dorong Efektivitas PAD Lewat Digitalisasi Pertanahan

Selanjutnya, sambung Akhyar Tarfi, hari ini BPN bersama-sama dengan Pemkot Bogor membantu memfasilitasi dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Bogor yang masih tersisa 3 Wajib Pajak (WP) lagi.

“Dan hari ini kita sudah bahas dalam proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di provinsi, Insyaallah dari Kementerian ATR/BPN siap mendukung dan akan segera diterbitkan persetujuan substansinya dalam rangka penerbitan Perwali RDTR di Kota Bogor,” ucapnya.

Mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor dari sumber BPHTB dan PBB, Kantor Pertanahan Kota Bogor bersama dengan Wali Kota Bogor membahas bagaimana mengintegrasikan infrastruktur pertanahan yang ada di Kota Bogor, sehingga itu bisa dimanfaatkan.

“Bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga dalam rangka peningkatan PAD, yaitu dengan mengintegrasikan peta-peta yang kita miliki, khususnya peta bidang tanah yang sudah diketahui subjek dan objeknya, lengkap dengan identitas by name dan by address,” tuturnya.

Akhyar Tarfi melanjutkan, peta-peta ini kemudian disinergikan dan diintegrasikan dengan peta PBB, sehingga peta PBB akan ter-update dan datanya akan menyesuaikan dengan data pertanahan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Dede Supriatna, menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi bersama Kantor Pertanahan Kota Bogor yang didukung oleh Pemkot Bogor, sehingga percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk sarana ibadah dan sekolah agama bisa terwujud.

“Insyaallah target di tahun ini 500 titik dan Alhamdulillah proses sosialisasi, proses komunikasi dengan berbagai pihak termasuk di kecamatan sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Dede, sudah ada 100 titik yang bersertifikat dan ia berharap target bisa tercapai hingga akhir tahun ini.***