Kisruh Internal Pemerintah dan Militer Israel Soal Rencana Pendudukan Jalur Gaza

BOGORTODAY.COM – Kisruh internal tengah melanda hubungan antara pemerintah dan militer Israel terkait rencana menguasai penuh Jalur Gaza, Palestina.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militer harus melaksanakan apa pun keputusan pemerintah mengenai wilayah tersebut, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan petinggi.

Ketegangan ini muncul ketika perang Gaza telah memasuki bulan ke-23. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah mempersiapkan rencana baru terkait operasi di Gaza, namun belum ada keputusan resmi yang diumumkan.

Menurut media lokal Israel, Netanyahu dijadwalkan kembali menggelar rapat kabinet keamanan pada Kamis (7/8/2025) untuk membahas perluasan serangan, dengan fokus pada upaya “menuntaskan” kekalahan Hamas sekaligus membebaskan para sandera yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023.

Sejumlah laporan menyebut Netanyahu mempertimbangkan pendudukan penuh Jalur Gaza, langkah yang disebut-sebut memicu perselisihan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir.

Dalam rapat pada Selasa (5/8/2025), Zamir memperingatkan bahwa pendudukan total akan menjadi “jebakan” bagi Israel. Ia mengusulkan strategi alternatif, seperti pengepungan wilayah yang diduga menjadi markas Hamas dan melancarkan serangan terbatas.

Sementara itu, militer Israel telah mengeluarkan seruan evakuasi terbaru untuk sebagian Gaza City di utara dan Khan Younis di selatan, dengan indikasi operasi darat akan diperluas.

Katz menegaskan melalui media sosial X bahwa meski kepala staf berhak menyampaikan pandangan di forum resmi, militer tetap wajib menjalankan setiap keputusan pemerintah.

“Setelah keputusan diambil oleh eselon politik, IDF akan melaksanakannya dengan tekad dan profesionalisme,” tegas Katz.

Ketegangan ini menjadi sinyal adanya keretakan strategi di tubuh Israel di tengah perang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan yang kian parah di Jalur Gaza.