Google Maps Masih Terbatas di Korsel, Keamanan Nasional Jadi Alasan

BOGORTODAY.COM – Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara paling maju di bidang teknologi. Namun, negara ini termasuk dalam daftar sedikit negara — bersama China dan Korea Utara — yang membatasi operasional penuh Google Maps. Di Korsel, layanan peta milik Google tidak dapat memberikan petunjuk arah secara lengkap.

Penyebab utama pembatasan ini adalah kebijakan pemerintah Korea Selatan yang melarang penyimpanan data pemetaan negaranya di server luar negeri. Data dengan akurasi tinggi hanya boleh disimpan di server domestik demi alasan keamanan nasional.

Sebuah komite lintas sektor yang terdiri dari pejabat pertahanan, luar negeri, transportasi, dan intelijen, baru-baru ini kembali menunda keputusan untuk memberikan izin kepada Google.

Mereka menilai masih diperlukan waktu tambahan untuk mengkaji risiko keamanan dan dampak terhadap industri. Keputusan final dijadwalkan pada Oktober 2025.

Google diketahui mengajukan permohonan untuk mengirimkan data pemetaan berakurasi tinggi dengan skala 1:5.000, yang dapat memperlihatkan detail bangunan, gang, hingga bentuk jalan.

Pemerintah Korsel khawatir data tersebut dapat mengungkap lokasi sensitif seperti markas militer dan infrastruktur strategis, terlebih di tengah ketegangan dengan Korea Utara.

Saat ini, data pemetaan di Korsel hanya disediakan oleh dua perusahaan lokal, Naver dan Kakao. Keduanya menawarkan peta digital komprehensif lengkap dengan mesin pencari dan layanan pembayaran, dengan seluruh data disimpan di server domestik.

Sementara itu, Google yang menyimpan data di server internasional, hanya dapat menyediakan peta berskala 1:25.000 tanpa petunjuk arah real time.

Pembatasan ini berdampak pada sektor pariwisata dan teknologi. Menurut Korea Tourism Organization, keluhan terkait aplikasi navigasi meningkat 71% pada 2024, dengan 30% di antaranya terkait Google Maps.

Pengamat teknologi menilai kebijakan ini menghambat inovasi startup, khususnya yang mengembangkan layanan berbasis lokasi dengan cakupan global.

Pemerintah Korsel sebenarnya menawarkan solusi alternatif bagi Google, yakni mengoperasikan pusat data domestik.

Namun, Google menolak karena opsi tersebut dinilai tidak sesuai dengan persyaratan teknis integrasi server global mereka.