80 Tahun UUD 1945: Jejak Maria Ulfah, Perempuan Perumus Kesetaraan Hukum

BOGORTODAY.COM – Konstitusi Indonesia, UUD 1945, genap berusia 80 tahun pada Senin (18/8/2025). Konstitusi yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat.

Salah satu pasal penting dalam konstitusi tersebut adalah Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Uniknya, gagasan krusial itu datang dari seorang tokoh perempuan: Raden Ayu Maria Ulfah Santoso atau yang lebih dikenal dengan nama Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo.

Perempuan Perumus UUD 1945

Maria Ulfah merupakan satu dari dua perempuan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dalam sidang perumusan, ia mengajukan pentingnya prinsip kesetaraan hukum tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Meski usulan agar hak asasi manusia dicantumkan lebih rinci sempat ditolak, gagasan dasar Maria tentang kesetaraan akhirnya diterima dan dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Atas jasanya, pada 2014 Komnas HAM menganugerahkan penghargaan Hak Asasi Manusia kepada Maria Ulfah bersama aktivis Munir Said Thalib.

Jejak Hidup dan Pendidikan

Maria Ulfah lahir di Serang, Banten, 18 Agustus 1911. Ia merupakan putri Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad, Bupati Kuningan, Jawa Barat.

Berkat status keluarganya, ia mendapat akses pendidikan di masa kolonial. Maria melanjutkan studi hukum ke Universitas Leiden, Belanda, dan menjadi perempuan pribumi pertama yang meraih gelar sarjana hukum di sana (1933).

Di Leiden, Maria bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Sutan Sjahrir. Jejaring ini memperkuat semangat kebangsaannya.

Penggerak Perempuan dan Penentang Poligami

Sepulang ke tanah air, Maria sempat bekerja sebagai pegawai di Kabupaten Cirebon sebelum aktif di dunia pendidikan dan pergerakan perempuan.

Ia terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia II tahun 1935 di Batavia, lalu dipercaya memimpin Biro Konsultasi Perkawinan, sebuah lembaga yang memberi pendampingan hukum bagi perempuan. Dari sinilah kiprahnya melawan praktik poligami dan memperjuangkan hak perempuan semakin dikenal.

Karier Politik dan Menteri Sosial Pertama

Selain menjadi anggota BPUPKI, Maria Ulfah juga duduk di Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada awal kemerdekaan, ia diangkat menjadi Menteri Sosial pertama RI (1946).

Salah satu terobosannya adalah program transmigrasi dari Jawa ke Sumatra, yang kala itu memindahkan ribuan keluarga demi membuka pemukiman baru. Kebijakan ini menjadi fondasi awal program transmigrasi di Indonesia.

Warisan Konstitusional

Lebih dari sekadar tokoh politik, Maria Ulfah dikenang sebagai pionir kesetaraan hukum di Indonesia.

Pemikirannya di masa perumusan UUD 1945 menjadi fondasi bagi prinsip non-diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan.

Kini, 80 tahun UUD 1945, setiap kali Pasal 27 dikutip, nama Maria Ulfah seakan ikut disebut. Ia adalah bukti bahwa sejak awal berdirinya republik, perempuan tidak hanya hadir, tapi juga ikut meletakkan dasar-dasar keadilan konstitusional bagi seluruh bangsa.