Jelang Kongres PWI 2025, Pernyataan Hendry Ch Bangun Dinilai Kontraproduktif

BOGORTODAY.COM – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, pernyataan Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun, yang melempar isu dugaan adanya intervensi pemerintah, menuai reaksi keras.

Sejumlah pengurus daerah menilai pernyataan Hendry berlebihan, tidak berdasar, dan berpotensi merusak wibawa organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia tersebut.

Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menilai tudingan Hendry soal adanya “calon titipan pemerintah” justru menciptakan kegaduhan menjelang kongres. Ia bahkan menyebut pernyataan itu kontraproduktif dengan semangat persatuan.

“Kalau ada individu yang mengaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, seharusnya ia lebih hati-hati dalam berbicara,” tegas Bustam yang juga merupakan ahli pers Dewan Pers.

Bustam menambahkan, independensi PWI dijaga dengan kerja nyata, bukan dengan melempar isu intervensi tanpa dasar. Menurutnya, pemerintah justru menunjukkan kepedulian dengan memfasilitasi terselenggaranya Kongres Persatuan PWI di Cikarang.

“PWI seharusnya berterima kasih kepada pemerintah yang membantu dan memfasilitasi kongres. Kita mesti berpikir positif, bukan malah picik. PWI sudah kisruh berkepanjangan, dan terbukti Hendry gagal berkontribusi untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Bustam menegaskan, Kongres Persatuan PWI yang mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi, diharapkan menjadi forum pemersatu. Kongres tersebut akan memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.

“Para utusan dari 39 provinsi dan cabang khusus Solo diharapkan fokus pada regenerasi kepemimpinan, bukan terjebak isu liar yang justru melemahkan solidaritas organisasi. Jangan sampai ada ambisi pribadi yang ingin menjegal demokrasi internal,” tegas Bustam.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Kepulauan Riau, Saibansyah Dardani. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah cawe-cawe dalam kongres. Pemakaian gedung BPPTIK milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cikarang, menurutnya, murni sebagai dukungan fasilitas agar kongres berjalan lancar, sukses, dan damai.

“Justru kalau ada pihak yang terus menggiring opini dengan isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” ujar Saibansyah, pada Sabtu (23/8/2025).

Sebelumnya, Hendry menyebut adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah-olah calon tertentu merupakan “wakil resmi” pemerintah. Ia bahkan mengaku mendapat laporan adanya ancaman konsekuensi bila calon tersebut tidak didukung.

“Ini bentuk kepanikan dan ketakutan kalah dalam pemilihan Ketua Umum PWI pada kongres nanti,” pungkas Hendry.*