Proyek BIRR jadi Prioritas Atasi Kemacetan Bogor Selatan

BOGORTODAY.COM – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan bahwa proyek Bogor Inner Ring Road (BIRR) menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Bogor untuk mengurai kemacetan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan kota.

Hingga kini, dari total panjang 11,4 kilometer, Pemkot Bogor telah berhasil mengamankan lahan sepanjang hampir 7 kilometer dalam kurun lima tahun terakhir.

“Kalau konsisten melaksanakan langkah teknis, mulai dari pembebasan lahan yang tinggal beberapa bidang hingga komunikasi intensif dengan pengembang, maka lahan sepanjang 7 kilometer ini bisa segera dimanfaatkan,” ujar Dedie, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, pembangunan BIRR akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan lahan, pematangan lahan, hingga pembangunan jalan termasuk pekerjaan cut and fill.

Pada kesempatan itu, Dedie turut didampingi pihak PT GAP selaku pengembang BNR. Ia menekankan pentingnya komitmen pengembang untuk menyelesaikan kewajiban sesuai nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), agar proyek bisa berlanjut ke tahap teknis.

Jika terealisasi, Dedie optimistis BIRR mampu mengurai kemacetan di Kota Bogor secara bertahap, terutama di Bogor Selatan. Selain itu, kehadiran akses jalan baru diharapkan dapat membuka peluang investasi di sektor properti, perhotelan, kuliner, hingga perparkiran yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau tidak ada jalur akses ekonomi, bagaimana masyarakat bisa mengembangkan usaha? Dengan akses baru ini, kita berharap perekonomian di Bogor Selatan bisa tumbuh,” jelasnya.

Dedie mengungkapkan, seksi II dari BNR menuju Pamoyanan menjadi bagian yang paling siap direalisasikan. Namun, pembangunan jembatan dalam seksi tersebut membutuhkan rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR serta izin dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC).

“Memang harus bertahap, tapi kalau tidak dimulai, tidak akan jadi apa-apa. Sekarang sudah ada 7 kilometer lahan, kalau dibiarkan saja tidak akan pernah terwujud,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedie menyebut Pemkot Bogor akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan anggaran, sembari mengelola APBD yang terbatas agar prioritas pembangunan tetap berjalan.

“Ini komitmen kita melanjutkan perencanaan sejak wali kota sebelumnya. Terakhir dibahas tahun 2010, saya mulai dorong dari 2019, dan sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 7 kilometer. Kalau tidak diupayakan, biaya pembebasan tanah bisa menelan hingga triliunan rupiah,” jelasnya.

“Insyaallah, meski bertahap dan lambat, tapi pasti. Yang terpenting ada kepastian,” pungkasnya.*