Ribuan Buruh Mulai Padati Depan Gedung DPR RI, Bawa 6 Tuntutan Utama

BOGORTODAY.COM – Ribuan buruh mulai berdatangan di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait hak-hak pekerja.

Pantauan di lokasi pukul 10.15 WIB, massa buruh sudah memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Kendaraan pribadi maupun umum masih dilintaskan, namun dialihkan melalui jalur khusus TransJakarta (busway).

Massa buruh datang membawa atribut organisasi masing-masing, seperti bendera hingga spanduk berisi tuntutan.

Dua unit mobil komando lengkap dengan pengeras suara juga disiapkan untuk memimpin jalannya orasi di depan gerbang utama DPR.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terlihat hadir memimpin aksi.

Ia menyebut, demo kali ini dipusatkan di DPR RI dan Istana Kepresidenan dengan melibatkan sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

“Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus ini. Sedangkan di provinsi lain dan kabupaten/kota industri juga akan serempak menggelar aksi besar-besaran,” kata Said Iqbal.

Polisi terlihat berjaga ketat di sekitar lokasi, baik di dalam maupun luar gerbang DPR. Petugas kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas dan mengarahkan kendaraan agar tetap bisa melintas meski massa memenuhi sebagian ruas jalan.

Enam Tuntutan Buruh

Dalam aksinya, buruh membawa enam tuntutan utama yang mereka sampaikan kepada pemerintah dan DPR:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029

Aksi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat yang melintas di sekitar kawasan DPR untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dengan mencari jalur alternatif.