Pengamat Sebut Tiga Akar Masalah Penyebab Krisis Legitimasi Publik

BOGORTODAY.COM – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, menilai aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah merupakan bentuk kemarahan publik akibat tiga akar permasalahan mendasar. Kondisi ini, menurutnya, telah memicu krisis legitimasi terhadap lembaga negara.

Ia menjelaskan, persoalan pertama yang memicu kekecewaan publik adalah sikap pemerintah dan DPR RI yang kerap menunda kebijakan pro-rakyat, namun justru mempercepat pengesahan kebijakan yang dianggap menguntungkan aparat negara.

“Akar masalah itu selalu diakibatkan dua hal. Kebijakan pro-rakyat semakin menumpuk, sementara kebijakan DPR seperti UU Aset tidak direspons, sedangkan UU TNI dan Polri disahkan diam-diam,” ujar Yusfitriadi, Selasa (2/9/2025).

Kedua, lanjut Yusfitriadi, publik juga dibuat kecewa dengan kebijakan tunjangan rumah bagi pejabat, ditambah vonis ringan terhadap kasus korupsi besar. Hal ini, menurutnya, menambah akumulasi kemarahan masyarakat.

“Ketika amarah dipendam, masyarakat bisa meledak seperti yang terjadi kemarin,” katanya.

Akar masalah ketiga, kata Yusfitriadi, adalah sikap represif aparat dalam merespons aksi demonstrasi. “Aparat yang represif justru memantik gejolak amarah publik,” jelasnya.

Selain itu, Yusfitriadi juga menyoroti penonaktifan empat anggota DPR RI yang diduga sebagai upaya meredam kemarahan masyarakat. Ia menilai langkah tersebut tidak menyentuh substansi persoalan.

“Bagi saya, penonaktifan Sahroni, Eko, Nafa, dan Uya Kuya apakah mengubah kebijakan DPR? Itu hanya meredam sesaat. Dampaknya justru penjarahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPR seharusnya lebih menunjukkan empati kepada masyarakat. Yus menyinggung perilaku sejumlah anggota dewan yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi publik.

“Ini pelajaran bagi teman-teman di parlemen. Perilaku pamer kemewahan justru memantik amarah publik. Berikanlah empati, dan aparat seharusnya berperilaku melindungi rakyat,” pungkasnya.