Mengapa Para Pelajar Mudah Diajak Demonstrasi?

Oleh : Agus Jatmika (Praktisi Pendidikan di Bogor)

DEMONSTRASI besar sejak 28 Agustus lalu menghadirkan kejutan sekaligus keprihatinan. Jika sebelumnya aksi di jalan lebih banyak diwarnai suara buruh dan mahasiswa, kali ini pelajar sekolah menengah ikut serta dalam jumlah yang tidak sedikit.

Fenomena ini membuat publik terhenyak, bahkan memaksa dinas pendidikan di sejumlah daerah mengambil langkah cepat dengan mengubah pembelajaran menjadi daring demi menghindari mobilisasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, angkat bicara dan menyayangkan keterlibatan para pelajar.

“Saya menyesalkan keterlibatan para pelajar dalam aksi demonstrasi ini. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bukan tempat mereka terseret dalam konflik politik yang belum mereka pahami sepenuhnya,” ujarnya kepada media.

Namun pertanyaan yang lebih penting tetap perlu dijawab adalah  mengapa para pelajar begitu mudah diajak demonstrasi?

Banyak laporan menunjukkan ajakan untuk bergabung dengan demonstrasi menyebar begitu cepat melalui grup WhatsApp dan media sosial.

Di Bogor, ratusan siswa sempat dibubarkan ketika hendak berangkat ke Jakarta setelah terpantau di sebuah grup koordinasi daring. Ajakan itu sering kali dikemas dengan narasi solidaritas atau sekedar rasa penasaran.

Bagi sebagian remaja, aksi di jalanan tampak lebih seru daripada berdiam diri di kelas. Fakta ini menegaskan bahwa gawai dan media sosial kini menjadi ruang belajar alternatif.

Di sanalah anak-anak muda menyerap narasi politik, berinteraksi, dan mencari identitas, meski tanpa pendampingan yang memadai. Situasi ini membuat mereka rentan terseret arus informasi keliru atau ajakan provokatif yang memanfaatkan semangat muda.

Dalam perspektif sosiologi, keterlibatan pelajar dapat dipahami sebagai bagian dari pencarian ruang ekspresi. Remaja berada pada fase mencari jati diri, sementara sekolah dan keluarga kerap kurang menyediakan ruang dialog.

Demonstrasi memberi mereka panggung untuk merasa menjadi bagian dari kelompok yang berani bersuara. Kemudahan mobilisasi di era digital semakin memperkuat hal itu. Cukup satu pesan berantai di WhatsApp, ditambah patungan biaya transportasi, puluhan siswa bisa langsung bergerak.

Bagi mereka, aksi bukan hanya ajang solidaritas, tetapi juga arena pembuktian diri. Kehadiran kamera ponsel dan media sosial membuat pengalaman tersebut semakin menggoda, karena bisa dipamerkan kepada teman sebaya.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya pihak luar yang mungkin ikut memanfaatkan situasi. Grup-grup besar berisi ratusan siswa menunjukkan bahwa keterlibatan pelajar tidak sepenuhnya lahir secara spontan. Ada aktor eksternal yang sengaja mendorong mereka menjadi massa tambahan.

Di sisi lain, derasnya arus informasi palsu yang menyebar di media sosial semakin menambah alasan bagi pelajar untuk ikut aksi, meski kerap tanpa memahami isu secara utuh. Dalam konteks ini, pelajar sebenarnya tidak sedang menjadi subjek politik yang mandiri, melainkan sering kali objek dari jaringan kepentingan yang lebih besar.

Untuk menjawab fenomena ini tentu tidak cukup hanya dengan melarang atau meniadakan pembelajaran tatap muka. Langkah itu mungkin bisa meredam risiko jangka pendek, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Disi lain yang lebih penting adalah memperkuat literasi politik dan media di sekolah agar siswa belajar memahami isu publik sekaligus mampu memverifikasi informasi yang beredar.

Sekolah juga perlu menyediakan ruang dialog yang sehat. Forum diskusi, organisasi siswa, hingga kegiatan sosial dapat menjadi wadah alternatif untuk menyalurkan keresahan anak muda.

Negara pun memiliki tanggung jawab melindungi anak-anak dari eksploitasi politik. Fokus aparat mestinya mengungkap siapa yang memobilisasi, bukan memberi stigma negatif kepada siswa.

Pada akhirnya, kemudahan pelajar diajak demonstrasi bukan hanya soal kedisiplinan, melainkan cermin dari adanya ruang kosong dalam pendidikan politik kita.

Ketika aspirasi anak muda tidak mendapat saluran yang tepat, mereka mencari jalannya sendiri, bahkan melalui demonstrasi yang penuh risiko.

Daripada hanya melarang, lebih bijak bila kita memberi mereka ruang belajar politik yang sehat, aman, dan bermakna. Dengan begitu, pelajar tetap bisa menjadi bagian dari perjalanan demokrasi tanpa harus kehilangan masa depannya.