Kemenkeu Usulkan Anggaran Rp 52 Triliun untuk Operasional 2026

Sebagian anggaran juga dialokasikan kepada lembaga dan badan yang berada di bawah Kemenkeu, di antaranya:

• Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI): Rp 43,01 miliar
• Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPFP): Rp 6.056,14 miliar
• Pusat Investasi Pemerintah (PIP): Rp 95,64 miliar
• Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH): Rp 69,60 miliar
• Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTII): Rp 1.549,22 miliar
• Lembaga National Single Window: Rp 84,01 miliar
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Rp 313,17 miliar
• Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN: Rp 59 miliar
• Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP): Rp 3.934,15 miliar

Mendukung Stabilitas Fiskal dan Transformasi Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Fokus pada Lima Program

Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu 2026 difokuskan pada lima program utama, yaitu:

1. Program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi
2. Program pengelolaan penerimaan negara
3. Program pengelolaan belanja negara
4. Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko
5. Program dukungan manajemen

Dengan alokasi ini, pemerintah berharap Kemenkeu dapat memperkuat perannya dalam menjaga perekonomian nasional tetap stabil sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.