Penguatan Pelayanan Publik Bandara Jadi Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

BOGORTODAY.COM – Sektor kebandarudaraan merupakan etalase wajah negara di mata dunia. Karena itu, pelayanan publik di bandara harus dihadirkan secara cepat, inklusif, dan responsif agar memberikan kesan terbaik bagi masyarakat maupun wisatawan mancanegara.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto, menegaskan hal tersebut saat melakukan visitasi layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (12/9/2025).

“Kegiatan visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik kebandarudaraan yang semakin berkualitas, berintegritas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta wisatawan internasional,” ujar Purwadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

Bandara Sebagai Gerbang Utama dan Wajah Birokrasi

Menurut Purwadi, Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya tempat transit, melainkan pintu utama yang menampilkan wajah birokrasi Indonesia. Karena itu, bandara memiliki peran strategis dalam agenda reformasi birokrasi nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI juga meminta agar pelayanan publik semakin berbasis teknologi serta memperkuat koordinasi antar-instansi.

Dengan begitu, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan tata kelola yang tertib, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.

Landasan Regulasi Pelayanan Publik Kebandarudaraan

Pelayanan publik di sektor kebandarudaraan memiliki payung hukum yang jelas. Beberapa di antaranya adalah:

• Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan
• Peraturan Pemerintah No. 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
• Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Regulasi ini tidak hanya memastikan keselamatan, keamanan, dan mutu layanan, tetapi juga mengatur tata kelola, sertifikasi personel, hingga klasifikasi bandara.

Empat Strategi Mewujudkan Layanan Publik Kelas Dunia

Purwadi menekankan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia, diperlukan empat strategi utama:

1. Tata kelola efektif dengan pengawasan berbasis data, transparan, dan partisipatif.
2. SDM kompeten yang terus ditingkatkan kapasitasnya, disertai evaluasi dan penghargaan kinerja.
3. Dukungan fasilitas memadai agar pelayanan tetap nyaman dan efisien.
4. Inovasi berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi, efisiensi proses, dan kolaborasi antar lembaga.

Platform All Indonesia, Terobosan Digital Nasional

Salah satu terobosan penting yang disebutkan Purwadi adalah platform All Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan dalam satu ekosistem digital.

Dengan begitu, proses kedatangan menjadi lebih cepat, terintegrasi, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

“All Indonesia dapat menjadi praktik baik penyelenggaraan layanan kebandarudaraan nasional dan rujukan bagi bandara lain di Indonesia,” ungkap Purwadi.

Ia menambahkan, platform ini akan mendukung terwujudnya visi pelayanan publik kelas dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

“Keberlanjutan implementasi All Indonesia harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.