Krisis Gaza Memburuk, Luksemburg Dorong Pengakuan Palestina di PBB

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Luksemburg mengumumkan kesiapannya untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung bulan ini. Keputusan tersebut muncul di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang terus memicu kritik internasional terhadap tindakan Israel.

Perdana Menteri Luksemburg, Luc Frieden, menekankan bahwa langkah negaranya bukan sekadar bentuk simbolis, melainkan bagian dari komitmen untuk mendukung solusi dua negara yang semakin terpinggirkan akibat konflik yang terus meningkat.

“Sebuah gerakan kini muncul di Eropa dan seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa solusi dua negara masih relevan. Itulah sebabnya pemerintah Luksemburg ingin bergabung dengan mereka yang mengakui Negara Palestina pada konferensi pekan depan,” ujarnya, dikutip dari AFP, Rabu (17/9/2025).

Frieden juga menyoroti penderitaan warga Gaza yang semakin parah dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tanpa pengakuan politik terhadap Palestina, krisis kemanusiaan akan terus berlanjut dan semakin dalam.

Luksemburg kini bergabung dengan sejumlah negara Eropa lainnya seperti Prancis, Inggris, Belgia, Malta, dan Portugal yang telah lebih dulu menyatakan dukungan serupa. Dukungan juga datang dari negara-negara di luar Eropa, termasuk Australia dan Kanada.

Gelombang pengakuan terhadap Palestina ini menciptakan tekanan diplomatik baru bagi Israel, yang saat ini tengah menghadapi tuduhan serius dari Dewan HAM PBB terkait dugaan praktik genosida di Gaza.

Namun, langkah tersebut mendapat penolakan keras dari Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina justru berpotensi memperkuat posisi Hamas. Meski demikian, tekanan global terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin meningkat setelah Dewan HAM PBB menudingnya bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya sebagai pihak yang menghasut tindakan genosida. (mg1)