KDM bandingkan Aksi Damai Warga Penutupan Tambang di Parungpanjang, 195 Orang Meninggal: Kemana Kebijakan Anda?

BOGORTODAY.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) angkat bicara terkait aksi damai yang akan digelar warga dari aliansi masyarakat Parungpanjang, Tenjo, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pada Senin (29/9/2025). Aksi tersebut disebut-sebut menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali penghentian aktivitas pertambangan di wilayah Cigudeg dan Rumpin.

Dalam keterangan melalui akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan empati atas keresahan dan kekecewaan masyarakat terdampak kebijakan penghentian sementara tambang Parungpanjang.

Ia mengakui keputusan tersebut berimbas besar terhadap perekonomian warga, mulai dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk.

“Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan anda atas keputusan saya menutup sementara tambang Parungpanjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatan, pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini,” ucap Dedi Mulyadi.

Namun, ia menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan data dan fakta lapangan. Sejak 2019 hingga 2024, tercatat 195 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang di kawasan tersebut, sementara 104 orang lainnya mengalami luka berat.

“Pertanyaannya adalah, ketika banyak anak kehilangan bapaknya, banyak suami kehilangan istrinya, banyak kakak adik kehilangan saudaranya, ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk besar, ke mana kearifan dan kebijakan anda?” tegas Dedi.

Selain faktor keselamatan, Gubernur juga menyinggung dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Mulai dari meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tekanan psikologis masyarakat yang hidup berdampingan dengan debu dan lalu lintas berat setiap hari, hingga rusaknya ekosistem di sekitar Parungpanjang.

“Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan. Tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, namun saya sangat bersikap empati,” pungkasnya.