Pembangunan SPPG di Jawa Barat Capai 55 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir November

BOGORTODAY.COM – Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat terus menunjukkan kemajuan signifikan. Lebih dari 55 persen SPPG telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruhnya rampung pada akhir November 2025.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan hal tersebut dalam konsolidasi regional yang melibatkan kepala daerah dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta di Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).

“Alhamdulillah hari ini kami berkonsolidasi dengan seluruh wali kota, bupati, serta mitra dari program Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, lebih dari 7 juta warga di Jawa Barat telah menerima manfaat dari program BGN,” ujar Erwan di Bogor.

Erwan mengatakan, dari sekitar 4.800 SPPG yang direncanakan di Jawa Barat, seluruhnya ditargetkan selesai pada akhir November mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memastikan seluruh SPPG memiliki sertifikat higienitas dan menerapkan standar sanitasi ketat guna mencegah kasus keracunan atau gangguan kesehatan.

“Standar kebersihan dan kelayakan akan kami pastikan agar layanan yang diberikan benar-benar aman dan maksimal,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan BGN yang dinilai konsisten terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah. Kolaborasi antara pusat dan daerah, menurut Erwan, menjadi kunci kelancaran program di lapangan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, pelaksanaan rapid test di seluruh SPPG akan segera dimulai pekan ini untuk memastikan kelayakan petugas dan penerima layanan.

“Kami sudah edarkan daftar vendor penyedia alat rapid test resmi. Ada sekitar 10 hingga 12 vendor nasional yang akan memenuhi kebutuhan di seluruh satuan layanan,” kata Dadan.

BGN telah melakukan uji coba di 10 SPPG percontohan. Hasilnya akan menjadi dasar pelaksanaan nasional secara serempak. Tes akan mencakup seluruh elemen, baik penerima layanan maupun petugas dapur dan distribusi.

“Rapid test adalah langkah preventif untuk menjaga mutu layanan. Ini bagian penting dari sistem pengawasan gizi nasional yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain itu, BGN melibatkan 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association yang akan diterjunkan ke seluruh SPPG di Indonesia. Mereka akan mendampingi proses mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga pengemasan makanan.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk tahun 2026. Anggaran ini terdiri dari Rp 268 triliun dana pokok dan tambahan Rp 67 triliun untuk memperluas cakupan program.

“Transformasi sistem gizi ini bukan sekadar bagi makanan. Ini investasi jangka panjang untuk kesehatan, kecerdasan, dan ketahanan generasi masa depan,” ujar Dadan.

Konsolidasi regional di Sentul tersebut dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebagai bagian dari penguatan sistem layanan gizi nasional. (CR4)