Selaraskan Investasi dan Tata Ruang, Pemkab Bogor Gelar Forum Strategis 2025

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, memaparkan arah kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044.

Bambam menegaskan bahwa penyusunan RTRW menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata ruang yang berkualitas, sejahtera, merata, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut disusun secara kolaboratif lintas perangkat daerah dan sektor strategis agar dapat menjadi panduan investasi dan pembangunan wilayah yang terintegrasi.

RTRWN menempatkan Kabupaten Bogor sebagai Pusat Kegiatan Nasional sekaligus kawasan andalan Bopunjur pada sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Arah ini membuka ruang investasi yang luas.

“Agar implementasi tata ruang efektif, dibutuhkan strategi investasi berbasis kawasan yang terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujar Bambam.

Melalui RTRW 2024–2044, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan 8 kebijakan dan 35 strategi penataan ruang, mencakup sistem pemukiman, jaringan transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan industri dan pariwisata, hingga perlindungan kawasan ekologis.

Selain itu, Kabupaten Bogor dibagi ke dalam tiga wilayah pengembangan utama yakni Barat, Tengah, dan Timur untuk mendorong pemerataan pembangunan dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wilayah Barat difokuskan pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata, mencakup kawasan Tenjo, Parung Panjang, dan Rumpin. Wilayah Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik.

Wilayah Timur diarahkan menjadi kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru dengan rencana ibu kota di wilayah Jonggol dan Sukamakmur.

Untuk mendukung transparansi data dan kemudahan akses, Bappedalitbang juga memperkenalkan platform digital “KABISA” (Kabupaten Bogor Satu Peta) melalui situs geoportal.theworkup.id/kabisa, yang memuat lebih dari 70 layer data spasial dan dapat diakses secara publik.

“Melalui Kabisa, masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat peta tematik, melakukan analisis spasial, dan memastikan kesesuaian tata ruang secara real-time. Ini bagian dari upaya kami untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif,” ungkap Bambam.