Sekdes Bojongkulur Sebut Penyegelan Kantor Bentuk Intimidasi

Sebagai bentuk protes, Takih bersama perangkat desa memilih mogok bekerja di kantor, tetapi tetap memberikan pelayanan terbatas dari rumah untuk kebutuhan mendesak.

“Kami tetap melayani warga untuk urusan seperti surat kematian atau ambulans desa. Untuk surat pengantar, saya layani dari rumah,” tuturnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik di Desa Bojongkulur.

“Sudah satu bulan tidak ada penyelesaian. Saya harap pemerintah daerah melihat langsung kondisi di lapangan karena ini menyangkut marwah pemerintahan desa,” kata Takih.

Meski belum membuat laporan resmi ke pihak berwenang, Takih menyatakan siap melaporkan kasus tersebut jika ada arahan dari pemerintah kabupaten. Ia juga mengaku khawatir dengan keselamatan diri dan keluarganya.

“Kalau nanti diminta melapor, saya ingin ada perlindungan karena bisa saja keselamatan saya terancam,” ujarnya.

Hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Gunung Putri maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penyegelan Kantor Desa Bojongkulur. (CR4)