Dedi Mulyadi Dorong BPK Audit Mendalam Kas dan Belanja Pemprov Jabar

BOGORTODAY.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (24/10). Kedatangannya bertujuan mendorong lembaga auditor negara itu melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap kas dan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, langkah ini penting karena audit terhadap keuangan Pemprov Jabar saat ini tengah berlangsung. Ia berharap, hasil audit tersebut bisa menggambarkan sejauh mana perencanaan dan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah provinsi berjalan dengan baik.

“Karena audit ini sedang berjalan, nanti bisa terlihat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik atau belum,” ujarnya.

Ia menambahkan, audit yang dilakukan BPK juga diharapkan dapat menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan seperti dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari sisi belanja pemerintah.

“Kita ingin memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang disebut belanja yang baik,” tegasnya.

Dedi menuturkan, saat ini Pemprov Jabar mulai memperbesar porsi belanja modal dibandingkan belanja barang dan jasa. Ia bahkan meminta BPK untuk turut memeriksa efektivitas belanja modal tersebut.

“Nah, dari situ bisa dilihat apakah uang yang dibelanjakan menghasilkan modal yang benar-benar bermanfaat atau tidak. Misalnya jalan, ya harus bagus hasilnya. Kalau ada pekerjaan tidak sesuai RAB, saya koreksi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap hasil audit nantinya dapat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Ia menegaskan, transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan kas daerah.

“Ini yang menjadi perhatian kami saat bertemu dengan Kepala BPK Jabar. Kami meminta agar hasil audit diumumkan secara terbuka,” ujarnya.

Biasanya, BPK merilis hasil audit sekitar April tahun berikutnya. Namun Dedi berharap, untuk Pemprov Jabar, hasil audit bisa dipublikasikan lebih cepat agar publik mengetahui bagaimana uang daerah dikelola.

“Langkah ini kami ambil agar masyarakat tahu bahwa pengelolaan kas daerah dilakukan secara terbuka. Saya bahkan sering menyampaikan rincian anggaran per item. Ini bagian dari membangun hubungan emosional antara pemerintah dengan rakyat,” tandasnya.