Sambangi BPK, Dedi Mulyadi Tepis Dana Kas Daerah Jawa Barat Tak Mengendap

BOGORTODAY.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, dana kas daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersimpan dalam giro dan deposito bank tidak dalam kondisi mengendap. Menurutnya, dana tersebut bersifat on call atau bisa ditarik kapan pun untuk mendukung realisasi belanja daerah hingga akhir tahun anggaran 2025.

“Kas daerah kita itu bukan uang yang mengendap. Semua sifatnya on call, bisa ditarik kapan saja, dan akan digunakan untuk pembelanjaan daerah sampai akhir tahun,” ujar Dedi usai mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).

Dedi memaparkan, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp31 triliun, hingga Oktober 2025 tersisa kas daerah sebesar Rp2,6 triliun. Sementara itu, hingga akhir tahun diperkirakan akan ada tambahan anggaran sebesar Rp7,5 triliun dari penerimaan yang belum masuk, sehingga total dana yang tersedia hingga Desember mendatang mencapai sekitar Rp10 triliun.

“APBD kita Rp31 triliun. Sampai Oktober, kasnya masih Rp2,6 triliun. Kalau ditambah potensi pendapatan hingga Desember sebesar Rp7,5 triliun, maka uang yang tersedia sampai akhir tahun jumlahnya sekitar Rp10 triliun,” jelasnya.

Dengan demikian, Pemprov Jabar telah membelanjakan sekitar Rp21 triliun dari total APBD Rp31 triliun. Dedi menilai hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah berjalan baik dan optimal.

“Artinya dari Rp31 triliun, sudah dibelanjakan Rp21 triliun. Jadi bisa disimpulkan, belanja daerah kita berjalan normal dan sesuai rencana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, sisa kas Rp2,6 triliun yang ada saat ini juga akan segera digunakan untuk membayar sejumlah kewajiban, termasuk pembayaran proyek infrastruktur, gaji, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya. Langkah itu, kata dia, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam mencegah potensi penyimpangan atau praktik korupsi di lapangan.

“Dana Rp2,6 triliun itu bukan dibiarkan diam, tapi akan segera dibayarkan kepada kontraktor-kontraktor yang membangun sekolah, jalan, irigasi, hingga jaringan listrik. Semua dilakukan bertahap agar transparan dan akuntabel,” pungkasnya.