
“Tentunya semua akan ada dampak. Makanya kita dalam penyusunan ke depan untuk 2026, skala prioritas itu tetap kita menginginkan adanya perbaikan di kesehatan, pendidikan, dan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Ajat, pembangunan infrastruktur di daerah melalui desa juga akan menjadi prioritas. Pemerintah daerah merencanakan program Bantuan Keuangan senilai Rp 1,5 miliar untuk setiap desa.
Namun, program tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ajat mengatakan, besaran bantuan keuangan bisa berubah menjadi Rp 1 miliar per desa jika penurunan dana transfer cukup signifikan.
“Kita harus mendapat persetujuan dari DPRD, tapi program itu tetap ada. Apakah itu Rp 1,5 miliar atau Rp 1 miliar kalau memang penurunannya cukup banyak,” kata dia.
Editor : Rifki Ramadhan
Wartawan : Rifki Ramadhan
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















