Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara: Tes Urine ASN Langkah Tepat Cegah Penyalahgunaan Narkoba

BOGORTODAY.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menilai rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menggelar tes urine bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah penting dalam menjaga integritas birokrasi. Bagi Sastra, kebijakan itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya nyata untuk memastikan aparatur negara bebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Bagus. Tes urine itu langkah pertama untuk mengetahui siapa pun yang menggunakan narkoba,” ujar Sastra, Rabu (29/10/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang bersih tidak mungkin terwujud tanpa komitmen moral dari setiap ASN untuk menjauhi narkoba.

“Tes urine ini penting sebagai deteksi dini, supaya pemerintah bisa mengambil langkah tepat sebelum masalahnya meluas,” tuturnya.

Pernyataan Sastra muncul seiring rencana Pemkab Bogor melaksanakan tes urine bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah. Program ini digagas untuk memperkuat sistem pencegahan dan memastikan pelayanan publik dijalankan oleh aparatur yang profesional serta berintegritas.

Bagi Sastra, peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Ia menilai, partisipasi publik akan memperkuat upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya.

“Masyarakat jangan takut melapor. Ini bukan hanya soal ASN, tapi soal masa depan pemerintahan kita,” katanya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyebut pelaksanaan tes urine akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Bogor.

“Kita sudah merencanakan secara rutin dan berkelanjutan. Nanti dimulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu, kemudian bergilir ke lainnya,” ujar Rudy, Selasa (28/10/2025).

“Tentunya kami berkolaborasi dengan BNN dan Polres Bogor.”

Langkah ini, kata Rudy, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari narkotika.

“Kami pastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak akan memberikan perlindungan apa pun bagi pegawai yang terbukti menyalahgunakan narkotika,” tegas Rudy.

Kebijakan Pemkab Bogor ini juga bersamaan dengan upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam seratus hari terakhir, Polres Bogor berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Rudy mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian itu dan menilai keberhasilan tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BNN, dan aparat penegak hukum.

“Dalam 100 hari kerja, Kapolres Bogor sudah menunjukkan langkah nyata yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu pemberantasan korupsi, perjudian, narkotika, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya,” ujarnya.

Selain fokus pada ASN, Rudy juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan. Warga diminta melapor bila menemukan indikasi aparatur pemerintah terlibat penyalahgunaan narkoba agar segera dapat ditindaklanjuti.

Melalui kolaborasi lintas lembaga dan dukungan DPRD, Pemkab Bogor ingin memastikan ASN tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga bersih dalam perilaku.

“Birokrasi yang bersih adalah cermin dari kepercayaan publik,” ujar Rudy