Kota Bogor Siap Jadi Contoh Reformasi Birokrasi, KemenPANRB Lakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari keduanya lahir perspektif internal dan eksternal yang saling berproses. Khusus perspektif eksternal, lebih kepada dukungan dan dorongan dari pihak-pihak yang mendukung serta mendorong visi dan misi, sehingga penilaian daerah tersebut akan menjadi kontributor bagi penilaian provinsi, dan dari provinsi akan menjadi pendorong ke tingkat nasional.

“Siklus ini menjadi hal yang harus dilalui dan dijalankan pemerintah daerah. Tidak ada alasan bagi Kota Bogor untuk tidak meraih nilai A,” ujarnya.

Dedie Rachim menekankan, bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Bogor bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dengan indikator yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya.

“Selain mendukung visi dan misi daerah, juga untuk mendukung Asta Cita pemerintah pusat,” tutur Dedie Rachim.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa kegiatan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemkot Bogor merupakan upaya untuk menilai sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah.

“Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang kami soroti. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan Pemerintah Kota Bogor mendapat arahan serta masukan berharga untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor dengan lebih baik,” jelas Denny Mulyadi.