Program SEHATI Kembali Dapat Dukungan Presiden, Kuota Gratis Naik Jadi 1,35 Juta UMKM pada 2026

BOGORTODAY.COM – Program percepatan sertifikasi halal gratis (SEHATI) kembali mendapat angin segar. Presiden Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk melanjutkan dan memperluas program tersebut pada tahun depan.

Kabar ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodri dalam acara Media Gathering BPJPH RI bertema “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto” di FX Sudirman, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden melalui KSP memastikan bahwa jumlah kuota sertifikasi halal gratis akan ditingkatkan menjadi 1,35 juta UMKM pada tahun depan, naik 35 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.

Tokoh publik Babe Haikal turut hadir dan memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang memperluas program SEHATI. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan global.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tahun depan kita mendapatkan 1,35 juta pengusaha digratiskan oleh Presiden Prabowo,” ujar Babe Haikal.

Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya persoalan agama, melainkan representasi dari mutu dan standar internasional.

“Halal adalah symbol of health, symbol of clean, symbol of quality. Kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan tertinggal,” tegasnya.

Ia berharap perluasan program ini dapat mendukung target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Meski program SEHATI terus berkembang, Qodri mengungkapkan adanya hambatan administratif yang berdampak pada turunnya jumlah pendaftar, yakni kewajiban memenuhi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai salah satu persyaratan.

“AMDAL harus diselesaikan sekarang. Tahun ini dialokasikan satu juta, tahun depan naik 35 persen menjadi 1,35 juta. Jangan sampai tidak tercapai karena yang nyangkut bukan di sertifikasinya, tapi AMDAL-nya,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KSP bersama BPJPH akan mengundang kementerian dan lembaga terkait—di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan—guna mencari solusi permanen. Qodri menekankan bahwa AMDAL seharusnya menjadi penguat bagi pelaku usaha, bukan hambatan.

Ia mendorong sinkronisasi regulasi, pemangkasan birokrasi, serta penyederhanaan proses agar pelaku UMKM dapat mengakses sertifikasi halal dengan lebih mudah.

Program SEHATI dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal Indonesia. Dengan jumlah UMKM yang sangat besar, sertifikasi halal dapat membuka peluang pasar baru, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong kepercayaan konsumen global.

Dukungan Presiden, apresiasi publik, serta sinergi lintas kementerian diharapkan mampu membawa roadmap ekonomi halal Indonesia selangkah lebih maju.