Menteri Lingkungan Hidup Inspeksi Udara Batang Toru–Garoga, Tiga Perusahaan Dihentikan Sementara

BOGORTODAY.COM – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, setelah banjir dan longsor menerjang beberapa titik kawasan tersebut.

Inspeksi dilakukan di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko kerusakan lingkungan.

Dalam kunjungannya, Hanif menyatakan bahwa inspeksi ini bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

Ia juga mendatangi tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu DAS, dan berdasarkan temuan lapangan tersebut, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan itu.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” ujar Hanif dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).

Hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan secara masif di beberapa area sepanjang aliran sungai. Kondisi ini dinilai memperbesar tekanan lingkungan dan memperparah risiko banjir.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” tegas Hanif.

Ia menilai, dengan intensitas curah hujan ekstrem yang dapat mencapai lebih dari 300 milimeter per hari, kondisi bentang alam yang terbuka di lereng dan hulu sungai menjadi faktor risiko signifikan terhadap bencana hidrometeorologi.

Hanif menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan yang memiliki sensitivitas ekosistem tinggi. Pemerintah akan melakukan perhitungan kerusakan, meninjau aspek hukum, hingga membuka peluang proses pidana jika ditemukan unsur yang memperparah dampak bencana.

Hanif menyampaikan bahwa pemulihan lingkungan di Batang Toru dan Garoga harus dilakukan sebagai satu kesatuan lanskap, mulai dari konservasi tutupan hutan, penataan ruang, hingga tata kelola usaha.

Dia memastikan pemerintah telah memperketat mekanisme verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh aktivitas yang berada di wilayah berisiko tinggi seperti lereng curam, hulu sungai, dan alur sungai.

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakkan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tegas Hanif.