Pengusaha Tekstil Adu ke Menkeu, Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan PT Mayer Indah Indonesia Capai Rp 950 Juta

BOGORTODAY.COM – Pengusaha tekstil PT Mayer Indah Indonesia mengadukan persoalan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Aduan tersebut disampaikan melalui sidang Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

General Manager PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya saat ini memiliki utang kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 950 juta.

Tunggakan tersebut terus bertambah lantaran dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan sejak awal tahun.

“Tunggakannya hampir Rp 1 miliar, Rp 950 jutaan sampai sekarang. Mohon jangan dikenakan denda karena denda terus berjalan,” kata Melisa dalam sidang tersebut.

Melisa menjelaskan, dari total 387 karyawan PT Mayer Indah Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 359 karyawan hanya diikutsertakan dalam dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, 28 karyawan lainnya masih terdaftar sebagai peserta program penuh.

Dalam kesempatan tersebut, Melisa juga meminta agar 28 karyawan tersebut dapat dipindahkan ke dua program saja, mengikuti mayoritas pekerja lainnya. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi hal itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menyampaikan bahwa penghapusan denda sebenarnya dimungkinkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pengajuan keringanan tersebut harus disampaikan secara resmi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian dilakukan pengkajian lebih lanjut.

“Ada beberapa prosedur dan dokumen yang harus disampaikan kepada kami, dan nanti akan kami kaji apakah memang bisa diberikan keringanan, termasuk untuk tidak membayar denda,” ujar Eko.

Berdasarkan data yang disampaikan, total tunggakan Rp 950 juta tersebut terdiri dari sekitar Rp 700 juta iuran pokok dan sekitar Rp 100 juta lebih berupa denda keterlambatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan keputusan atas aduan tersebut. Ia menegaskan bahwa permintaan penghapusan denda harus diajukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Mengenai permintaan penghapusan denda tunggakan BPJS Ketenagakerjaan agar diajukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Purbaya saat membacakan hasil keputusan sidang.