Materi Koperasi dan Ekonomi Pancasila Akan Masuk Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi

BOGORTODAY.COM – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berencana memasukkan materi terkait koperasi dan ekonomi Pancasila ke dalam mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menanamkan nilai ekonomi kerakyatan kepada generasi muda.

“Kami ingin memasukkan nilai-nilai koperasi dalam beberapa mata kuliah wajib di perguruan tinggi, termasuk ekonomi Pancasila,” kata Brian usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan sejumlah menteri lainnya di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa (23/11/2025).

Brian menjelaskan, kerja sama antara Kemendiktisaintek dan Kementerian Koperasi tersebut ditujukan untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Melalui MoU ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penguatan koperasi berbasis riset, inovasi, dan pendampingan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan bahwa fokus kerja sama dengan Kemendiktisaintek akan diarahkan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi kampus untuk mengembangkan koperasi. Selain itu, kolaborasi ini juga mendorong penguatan kembali koperasi mahasiswa (kopma) serta pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang berorientasi pada pendampingan koperasi desa.

“Kami ingin agar ada kegiatan KKN yang dibuat tematik untuk melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi desa,” ujar Ferry dalam kesempatan yang sama.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendiktisaintek, Beny Bandanadjaja, menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang integrasi KDKMP ke dalam berbagai skema pengabdian masyarakat dan pemberdayaan mahasiswa.

Skema tersebut antara lain melalui KKN tematik dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa).

“Skema KKN tematik dan pengabdian masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Pendekatannya berbasis kemitraan, sehingga mahasiswa dan dosen dapat memilih lokasi yang relevan dan memberikan dampak nyata,” kata Beny.

Dukungan terhadap keterlibatan kampus di lapangan juga disampaikan Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono.

Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil koperasi di daerah.

Ia mengusulkan agar kampus berkontribusi berdasarkan klasterisasi keunggulan dan bidang keilmuan masing-masing, seperti kampus pertanian, teknik, pendidikan, hingga bisnis dan manajemen.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, saat ini terdapat lebih dari 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi dirancang memiliki tujuh gerai usaha dan satu gudang, meliputi gerai sembako, klinik, apotek, logistik, simpan pinjam, kantor koperasi, serta gerai potensi desa.

Pembangunan fasilitas pendukung koperasi tersebut difasilitasi negara melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hingga kini, pembangunan KDKMP telah berlangsung di lebih dari 23 ribu titik di berbagai wilayah Indonesia, dengan melibatkan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mempercepat proses konstruksi.

Melalui integrasi kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat berperan aktif mencetak generasi muda yang memahami nilai koperasi dan ekonomi Pancasila, sekaligus berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi kerakyatan nasional.