Bupati Bogor Resmikan SKPD di VIVO Mall, Pelayanan Publik Kini Hadir di Pusat Perbelanjaan

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait konsep work from mall dan pemanfaatan ruang publik sebagai pusat pelayanan. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Rudy, telah mempersiapkan kebijakan ini sejak tahun 2025 dan mulai mengoperasikannya pada awal 2026.

“Selain faktor ekonomi, penempatan OPD di mal bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses, masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintahan yang jaraknya jauh atau sulit dijangkau,” jelas Rudy.

Rudy menegaskan, berkantor di mal bukan berarti mengurangi profesionalisme aparatur. Sebaliknya, pelayanan harus tetap optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Justru di sini pemerintah harus lebih cepat melayani dan lebih responsif,” tegasnya.

Rudy menambahkan, Pemkab Bogor juga menyiapkan dukungan bagi pelaku UMKM untuk mengisi kios-kios di VIVO Mall. Sebanyak 100 kios difasilitasi oleh pemerintah daerah, sementara manajemen mal membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya untuk bergabung.

“Penempatan pelayanan publik di pusat perbelanjaan tidak berhenti di VIVO Mall. Ke depan, Pemkab Bogor merencanakan pembangunan mal pelayanan publik di wilayah barat dan timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pelayanan semakin dekat dengan masyarakat,” tandas Bupati Rudy Susmanto.