Bupati Bogor Janjikan Penanganan Banjir Berkelanjutan di Kelurahan Ciriung Hingga 2027

Untuk wilayah terdampak banjir, dua RW yakni RW 1 dan RW 2 di sekitar Jalan Mayor Oking, depan ITC Cibinong hingga kawasan Anggada, menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Normalisasi saluran air lingkungan serta penanganan penyumbatan di beberapa titik akan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.

Lebih lanjut, Rudy Susmanto juga menyoroti persoalan banjir secara lebih luas yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan. Kabupaten Bogor memiliki banyak setu yang sebelumnya berfungsi sebagai penampungan air dan irigasi pertanian, namun kini mengalami perubahan peruntukan.

“Kami tidak hanya fokus pada normalisasi setu dan sungai, tetapi juga pada kebijakan tata ruang dan penghijauan wilayah,” ungkapnya.

Rudy menjelaskan, mulai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan minimal satu kecamatan memiliki satu hektare hutan kota. Di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah daerah juga menyiapkan aset dengan luas minimal 1.000 meter persegi untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau.

“Sejumlah program penghijauan telah berjalan, antara lain di ruas jalan tengah Bojonggede–Kemang, kawasan Citeureup seluas 48 hektar, wilayah selatan eks HGU Pancawati dan PTPN seluas 36 hektar, serta kawasan sekitar Stadion Pakansari,” jelas Rudy.

Terkait rencana Peraturan Daerah tentang Drainase, Rudy Susmanto berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola saluran air agar tidak beralih fungsi dan tetap optimal dalam mendukung penanganan banjir. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.

“Penanganan banjir dan pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Bogor harus berubah menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih berkelanjutan,” pungkas Bupati Rudy Susmanto.