
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh, namun dukungan dan kolaborasi dari para pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.
Selain pembangunan jalan utama, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan trase sementara agar aktivitas operasional tambang tetap berjalan dengan aman dan tertib tanpa merugikan masyarakat.
Pemkab Bogor juga akan melakukan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.
Bupati Bogor menegaskan bahwa hasil rapat ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi dan itikad baik antara pemerintah daerah dan para pengusaha tambang dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bogor menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat, menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bogor sejak dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus pembangunan meliputi wilayah Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari para peserta, yang selanjutnya akan menjadi bahan pembhasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Editor : Gistin Illiyin
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















