Presiden Prabowo Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan, BP3R Segera Dibentuk

BOGORTODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan signifikan dalam program pembangunan perumahan nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan sebuah badan baru yang secara khusus akan menangani percepatan pembangunan perumahan rakyat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, badan tersebut akan bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).

Kehadiran BP3R diharapkan mampu menjadi solusi terintegrasi dalam mengatasi berbagai persoalan perumahan di Indonesia.

Mengurus Tanah hingga Pembiayaan

Fahri menjelaskan, BP3R akan memiliki kewenangan yang komprehensif, mulai dari pengelolaan tanah, perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang hunian, hingga pembiayaan perumahan rakyat.

“Didesainlah satu konsep yang komprehensif, di mana di dalamnya ada otoritas terhadap ketanahan, perizinan, pembiayaan. Tentu termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi dengan infrastruktur, dan tentunya nanti penghunian dan aset manajemennya,” ujar Fahri dalam acara Tasyarukan The HUD Institute di BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan, konsep perumahan sosial yang dikembangkan pemerintah akan tetap mengandung unsur subsidi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.

Rumah Vertikal Akan Dibangun Masif

Dengan terbentuknya BP3R, Fahri optimistis pembangunan rumah vertikal akan dilakukan secara masif, terutama untuk menata kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah daerah nantinya diminta melakukan pendataan kawasan kumuh yang kemudian akan dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat.

“Kalau badan ini jadi, itu akan masif dilakukan pembangunan rumah vertikal. Pemda cukup mendata kawasan kumuhnya. Kita konsolidasi habis-habisan tanpa menggusur,” ungkap Fahri.

Ia juga menyebut keterlibatan akademisi, termasuk SAPPK ITB, yang telah membantu pemerintah menghitung skema konversi kawasan kumuh menjadi hunian layak tanpa penggusuran.

Penataan Antrian Perumahan Rakyat

BP3R juga akan menata sistem antrian perumahan rakyat agar lebih transparan dan disiplin. Fahri menilai, selama ini belum ada kejelasan antara sisi permintaan dan ketersediaan rumah, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui stok hunian dan akses pembiayaan jangka panjang.

“Syarat social housing yang kuat itu adalah ada antrian yang solid yang menggambarkan demand side, lalu ada stock unit yang jelas untuk dijual atau disewakan jangka panjang,” jelasnya.

Dengan sistem tersebut, masyarakat yang mendaftar akan mengetahui tujuan antrian, lokasi hunian, serta skema pembiayaan yang tersedia.

Target Bebas Sanitasi Buruk pada 2026

Selain perumahan, BP3R juga akan fokus pada persoalan sanitasi. Fahri menyoroti masih tingginya angka sanitasi buruk di Indonesia yang berdampak pada penyebaran penyakit.

“Sanitasi terbuka masih di atas 20–25 persen di Indonesia dan itu cukup menciptakan penyebaran penyakit yang berbahaya. Maka kita mengusulkan agar 2026 Indonesia bebas sanitasi buruk,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan upaya perbaikan sanitasi menjadi prioritas utama pada tahun pertama operasional BP3R.

Didanai Skema Dana Campuran

Dalam operasionalnya, BP3R akan menggunakan skema dana campuran (blended finance) yang bersumber dari investasi, dana pemerintah, hingga kontribusi pihak lain. Skema ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.

Fahri menargetkan pembentukan BP3R dapat terealisasi dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan dalam bulan ini,” ujarnya.

Pembentukan BP3R menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan perumahan nasional, sekaligus mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.