Wali Kota Bogor: Penataan Bogor Tengah Harus Membanggakan dan Teratur

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah yang digelar di Hotel Onih, Kamis (15/1/2026). Foto: Ist

BOGORTODAY.COM – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyoroti penataan wilayah Kecamatan Bogor Tengah yang dinilai belum mencerminkan wajah Kota Bogor. Ia menegaskan Bogor Tengah sebagai etalase kota harus ditata lebih rapi dan representatif. Hal itu disampaikan Dedie saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Tengah yang digelar di Hotel Onih, Kamis (15/1/2026).

“PR terbesar Bogor Tengah ini adalah bagaimana kita menata kembali Kota Bogor, terutama Bogor Tengah sebagai etalase Kota Bogor. Di sini ada alun-alun, pusat kuliner, dan tempat strategis, tapi kondisinya masih banyak yang perlu sentuhan,” kata Dedie.

Dedie menyebut masih banyak persoalan, salah satunya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai semrawut di sejumlah ruas jalan. Pemkot Bogor, kata dia, tengah menyiapkan langkah penataan ulang di beberapa lokasi.

“Ada treatment yang sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini menjadi solusi untuk penataan Dewi Sartika, Sawojajar, Nyi Raja Permas, MA Salmun, dan Merdeka,” ujarnya.

Selain itu, Dedie juga menegaskan sejumlah ruas jalan harus steril dari aktivitas PKL karena akan digunakan untuk pembongkaran pasar. Jalan-jalan tersebut antara lain Lawang Saketeng, Pedati, Jalan Roda, Jalan Bata, dan Jalan Suryakencana.

“Saya minta yang bersinggungan dengan pembongkaran pasar itu steril. Kalau tidak, pembongkaran bisa memakan waktu lebih lama dan tidak efisien,” tegasnya.

BACA JUGA :  Ngaku Lapar, Badut Jalanan Gasak Dompet PKL Cileungsi 

Dedie pun mengimbau para pedagang untuk segera pindah ke Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua. Ia menegaskan Jalan Roda dan beberapa ruas lainnya tidak lagi boleh ditempati PKL karena akan ditutup untuk alat berat dan truk pembongkaran.

“Jalan Roda tidak bisa ada lagi PKL. Termasuk Jalan Bata, Jalan Pedati, dan Lawang Saketeng,” katanya.

Ia meminta camat dan lurah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pedagang. Dedie juga mengingatkan bahwa segala risiko akan menjadi tanggung jawab masing-masing pedagang jika tetap berjualan di lokasi terlarang.

“Bogor Tengah tidak bisa dibiarkan kumuh. Ini representasi Kota Bogor. Ke depan seluruh wilayah Kota Bogor harus tertata rapi, bersih, teratur, dan membanggakan,” ujar Dedie.

Di tempat yang sama, Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama menyebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di wilayahnya tidak lagi didominasi usulan pembangunan infrastruktur. Tahun ini, usulan pembangunan mencakup empat bidang utama, yakni fisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

“Sekarang usulannya tidak melulu pembangunan fisik. Ada empat bidang yang diusulkan oleh kelurahan, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Dheri.

Menurut Dheri, keragaman usulan tersebut menunjukkan kebutuhan pembangunan masyarakat yang semakin luas dan tidak hanya fokus pada infrastruktur. Total ada 331 usulan yang dihimpun dari tingkat RW dan kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah.

BACA JUGA :  Kabar Gembira, Perumda Tirta Pakuan Gelar Promo Pasang Baru Murah Meriah di Momentum HJB

“Karena ada empat bidang, jadi usulannya memang banyak. Total ada 331 usulan,” ujarnya.

Dheri menjelaskan, pihak kecamatan juga melakukan kompilasi dan perbandingan antara usulan Musrenbang sebelumnya dengan realisasi program pemerintah kota. Hasilnya, hampir setengah dari usulan yang diajukan telah terealisasi.

“Ketika kami sortir, hampir 50 persen usulan itu dilaksanakan pada kegiatan tahun 2025. Alhamdulillah, ini menunjukkan keberpihakan Pemkot Bogor terhadap pembangunan di wilayah,” ungkapnya.

Selain itu, sejumlah usulan strategis dari kelurahan dinilai membutuhkan intervensi cepat karena bersifat mendesak. Meski diusulkan untuk 2027, Dheri berharap sebagian program prioritas bisa direalisasikan lebih awal.

“Mudah-mudahan ada yang bisa direncanakan atau dilaksanakan di 2026, terutama yang urgensinya tinggi,” katanya.

Ia mencontohkan usulan penanganan tebing rawan longsor melalui pembangunan tembok penahan tanah (TPT), serta perbaikan saluran air yang kerap menyebabkan banjir.

Tak hanya itu, Musrenbang tahun ini juga memuat usulan non-infrastruktur, seperti pelatihan tenaga kerja hingga pengadaan alat musik hadroh.

“Jadi memang lebih bervariasi, manfaatnya bisa dirasakan dari berbagai aspek,” pungkas Dheri.

Bagi Halaman

Wartawan : Aditya Nugraha

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================