Gandeng KPK, Pemkab Bogor Perketat Pengawasan Proyek Strategis 2026

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sejumlah program proyek strategis daerah sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan proyek infrastruktur skala besar berjalan sesuai regulasi serta mengantisipasi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan permintaan resmi dari pihaknya sebagai bentuk evaluasi kinerja tahun 2025 sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan.

“Fokus utamanya adalah komitmen bersama untuk memastikan program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rudy, Selasa (20/1/2026).

Beberapa proyek yang menjadi sorotan dalam pendampingan ini meliputi pembebasan lahan untuk jalan khusus angkutan tambang dan barang, serta proyek pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang. Dua proyek ini dinilai krusial bagi konektivitas wilayah namun memiliki risiko teknis dan hukum yang tinggi.

Menurut Rudy, persoalan sektor tambang dan alih fungsi lahan menjadi poin krusial dalam diskusi bersama KPK. Hal ini menyusul banyaknya aduan masyarakat serta pemberitaan terkait dinamika di sektor tersebut.

“Selama ini ada banyak aduan dan pemberitaan. Inilah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bersama-sama memerangi KKN,” tegasnya.

Selain KPK, Pemkab Bogor juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Pendampingan hukum (legal assistance) dari korps adhyaksa tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan bersih.

Rudy menambahkan, sinergi antarlembaga ini juga bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Kami ingin menunjukkan transparansi program Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masyarakat, bahwa setiap langkah yang diambil dilakukan secara kolaboratif dan terbuka,” tuntasnya.