Komdigi Ancam Blokir Permanen Grok AI Jika Tak Patuhi Aturan di Indonesia

BOGORTODAY.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan kemungkinan melakukan pemblokiran permanen terhadap platform kecerdasan buatan (AI) Grok apabila perusahaan induknya, X, tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi nasional merupakan syarat mutlak bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk beroperasi di Tanah Air.

“Kalau mereka (X) tidak mematuhi aturan kita, kemungkinan pemblokiran permanen itu bisa saja,” ujar Alexander Sabar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Meski demikian, Alexander menyebut pihak X telah mendatangi Komdigi dan menyatakan kesediaannya untuk patuh terhadap regulasi di Indonesia. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penerapan geoblocking atau pemblokiran berbasis wilayah khusus untuk pengguna di Indonesia.

Sebelumnya, usulan pemblokiran permanen terhadap Grok AI juga datang dari anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani Sitorus. Ia menilai langkah tegas perlu diambil jika tidak ada perbaikan signifikan dari platform tersebut.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kemkomdigi dalam memblokir sementara Grok AI. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga ruang digital. Namun, apabila tidak ada perbaikan yang memadai, pemblokiran permanen patut kita pertimbangkan,” ujar Trinovi dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Komdigi yang disiarkan daring, Senin (26/1/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa hingga kini Grok AI masih dalam status diblokir. Pemerintah masih menunggu kepastian kepatuhan dari X sebagai pemilik platform sebelum membuka kembali aksesnya.

“Penegakan kewajiban kepatuhan PSE dengan pengenaan sanksi administratif juga kami terapkan kepada aplikasi berbasis kecerdasan artifisial Grok. Hingga saat ini masih dalam proses evaluasi dan statusnya masih diblokir oleh Kemkomdigi,” kata Meutya.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat memaparkan kinerja Komdigi sepanjang 2025 terkait pendaftaran dan pengawasan PSE lingkup privat.

Grok AI sendiri menuai kritik keras setelah diketahui menghasilkan dan mempublikasikan konten visual bernuansa seksual melalui permintaan pengguna di platform X. Konten tersebut mencakup gambar perempuan, bahkan anak-anak, dalam pakaian minim atau kondisi sugestif.

Fenomena Grok AI yang merespons permintaan pengguna untuk memodifikasi gambar, termasuk perintah seperti “mengurangi pakaian” dari subjek foto, memicu sorotan serius dari otoritas di berbagai negara.

Sebagai langkah preventif, Indonesia melalui Komdigi telah memblokir sementara akses Grok AI sejak Sabtu (10/1/2026). Pemblokiran ini ditegaskan Meutya sebagai upaya melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dari potensi eksploitasi di ruang digital.

Tak hanya Indonesia, Malaysia juga mengambil langkah serupa dengan memblokir akses ke platform AI milik Elon Musk tersebut sehari setelah kebijakan pemblokiran diumumkan di Indonesia.

Pemerintah menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap platform digital guna memastikan keamanan, etika, dan perlindungan masyarakat di era kecerdasan buatan.