Gelar Aksi Nasional di DPR RI, PGM Indonesia Tuntut Keadilan Formasi PPPK bagi Guru Madrasah Swasta

BOGORTODAY.COM, JAKARTA – Ribuan guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia memadati gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan tuntutan keadilan terkait kebijakan pendidikan nasional, Rabu (11/2/2026). Aksi ini menyoroti dugaan diskriminasi struktural yang masih dialami oleh para pendidik di madrasah swasta.

Tuntutan utama dalam aksi nasional ini adalah mendesak pemerintah untuk segera membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi guru madrasah swasta. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian mereka.

Koordinator Lapangan Aksi Pusat PGM Indonesia, Hasbulloh, menyatakan bahwa setelah menggelar aksi sejak pagi hari, pihak pimpinan DPR RI akhirnya bersedia menemui massa untuk melakukan audiensi.

“Setelah melakukan aksi sejak pukul 09.00 WIB, akhirnya kami diterima langsung oleh pimpinan DPR RI dari unsur wakil ketua. Pihak Komisi VIII juga hadir dan turut mengundang perwakilan Kementerian Agama,” ujar Hasbulloh di lokasi aksi.

Hasbulloh berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil konkret bagi kesejahteraan para guru madrasah di seluruh Indonesia.

“Ini adalah langkah baik dan mudah-mudahan aspirasi yang digaungkan di depan gedung DPR RI bisa diterima secara penuh oleh DPR maupun Kementerian Agama,” ungkapnya.

Aksi ini diikuti oleh ribuan guru dari berbagai provinsi, dengan mobilisasi massa terbesar berasal dari Jawa Barat. Berdasarkan data lapangan, wilayah Tasikmalaya menyumbang peserta terbanyak dengan rincian 560 guru dari Kota Tasikmalaya dan 600 guru dari Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, gelombang massa juga datang dari Kota Depok (500 guru), Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta, Cirebon, hingga Garut. Peserta aksi tidak hanya terbatas dari Pulau Jawa, namun juga melibatkan perwakilan dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, hingga beberapa daerah di luar Pulau Jawa.

Audiensi antara PGM Indonesia, Komisi VIII DPR RI, dan Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian isu kuota PPPK dan kesetaraan kebijakan bagi guru madrasah swasta di masa mendatang.