Pemkab Bogor Gelar Forum Perempuan, Anak, dan Disabilitas 2026 untuk Pembangunan Inklusif

Ia juga menegaskan bahwa isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah dan diintegrasikan secara substantif ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2027.

“Seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memahami dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan dalam forum tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, serta kalangan akademisi juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, konstruktif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Sehingga forum ini tidak hanya menghasilkan daftar usulan, tetapi menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih sensitif gender, ramah anak, dan inklusif.

“Demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bogor yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.

Zaenal juga menyampaikan amanat Bupati Bogor, yang mengapresiasi dan berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, seluruh perangkat daerah terkait, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan maupun dalam mendukung program strategis pembangunan daerah.