Wabup Bogor Minta Kader Golkar Kawal Program Prioritas Pemerintah

Pernyataan itu memperlihatkan batas yang kabur antara fungsi partai politik dan aparatur pemerintahan. Jaro Ade menempatkan kader Golkar sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lapangan, bukan sebagai entitas politik yang independen.

Lebih jauh, ia menginstruksikan kader agar tidak pasif saat reses anggota DPR maupun musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berlangsung. Kader diminta aktif menyampaikan aspirasi masyarakat, fungsi yang sejatinya melekat pada wakil rakyat, bukan pada struktur partai.

“Kalau ada reses anggota dari DPR RI, Provinsi maupun Kabupaten, penting ide dan gagasan termasuk menyampaikan persoalan apa adanya yang ada di lapangan,” pintanya