Mahasiswa Bogor Gugat Proyek Digital Desa Senilai Rp 20 Miliar

BOGORTODAY.COM – Brigade Mahasiswa Bogor menggugat proyek digitalisasi desa milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat senilai Rp 20 miliar yang dianggap tidak memiliki landasan kebutuhan riil.

Koordinator Brigade Mahasiswa Bogor, Yuri, menyatakan program digitalisasi tersebut terkesan dipaksakan dan tidak terukur secara komprehensif. Menurut dia, anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan untuk proyek yang berpotensi sarat kepentingan.

“Anggaran publik seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada proyek-proyek yang berpotensi menjadi ruang kompromi politik anggaran,” ujar Yuri usai unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (2/4/2026).

Para mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalihkan anggaran tersebut ke program yang lebih mendasar, antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan di posyandu dan puskesmas, serta penguatan kapasitas dan insentif bagi kader posyandu.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, membantah adanya program digitalisasi posyandu dengan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Ia menegaskan bahwa DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang ada.

Agus menyambut baik masukan dari para mahasiswa dan menyatakan pihaknya siap merekomendasikan evaluasi kepada dinas terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

“Kami bisa mengevaluasi dan merekomendasikan dinas untuk melakukan penyesuaian,” kata Agus