Tinjau WFH di Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya Apresiasi Sistem e-Kinerja dan Efisiensi Anggaran

BOGORTODAY.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, meninjau langsung pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang mampu menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya operasional daerah.

Didampingi Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Bima Arya memantau sistem kepegawaian melalui aplikasi Simpeg e-Kinerja dari Balai Kota Bogor. Tak hanya memantau layar, Bima Arya juga turun ke lapangan menggunakan kendaraan listrik untuk mengecek aktivitas di Sekretariat Daerah (Setda), kantor Kelurahan Paledang, hingga menyambangi langsung rumah ASN yang sedang bertugas dari rumah.

Pengawasan Ketat Berbasis Geofencing

Bima Arya menilai mekanisme pengawasan WFH di Kota Bogor sudah sangat matang karena didukung oleh infrastruktur teknologi yang mumpuni.

“Kami sangat mengapresiasi sistem e-Kinerja di Kota Bogor. ASN di rumah wajib melakukan absensi dengan koordinat yang disesuaikan dengan lokasi rumah mereka. Jika koordinat bergeser dari titik yang ditentukan, mereka dianggap tidak hadir,” ujar Bima Arya.

Ia menegaskan bahwa kedisiplinan ini dibarengi dengan sanksi tegas. ASN yang melanggar ketentuan WFH akan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh kepala daerah setelah satu bulan pelaksanaan untuk memastikan seluruh target kinerja tetap terpenuhi.

Efisiensi Anggaran Capai Rp900 Juta per Bulan

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini diterapkan bagi ASN level eselon III ke bawah dengan persentase 9 persen atau sekitar 1.054 pegawai. Selain untuk fleksibilitas kerja, program ini terbukti membawa dampak signifikan pada penghematan kas daerah.

“Secara akumulatif, penghematan dari konsumsi air, listrik, hingga BBM kendaraan dinas maupun pribadi mencapai hampir Rp900 juta setiap bulannya. Angka ini baru dari akumulasi level eselon III ke bawah saja,” ungkap Dedie.

Selain pengawasan koordinat, ASN yang WFH diwajibkan melakukan absensi tiga kali sehari dan memberikan laporan kinerja secara berkala melalui sistem.

Dorong Transportasi Ramah Lingkungan

Bagi ASN yang tetap bekerja dari kantor (Work From Office), Wamendagri mengimbau untuk beralih ke transportasi publik, bersepeda, atau menggunakan kendaraan listrik guna mendukung efisiensi energi dan kelestarian lingkungan.

“WFH harus didampingi sistem pemantauan yang mumpuni agar kinerja tetap terjaga. Di sisi lain, penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan bagi pegawai di kantor akan memperkuat dampak positif bagi kota,” pungkas Bima Arya.